Dokter Aceh Jaya yang Kedapatan Serumah Dengan Pria Beristri Dilaporkan ke KASN

  • Whatsapp

BANDA ACEH – Seorang oknum dokter perempuan yang bertugas di salah satu Puskesmas di Aceh Jaya dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena diduga telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Laporan itu dibuat oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Jakarta, Suhaimi SH dan diterima oleh Asisten Komisioner KASN, Doni dan Latif di Jakarta, Kamis (26/11/2020).

Sebelumnya berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Jaya, Ernani Wijaya yang dilansir sejumlah media menyebut oknum dokter yang digerebek warga itu telah menikah siri. Namun saat digrebek keduanya tidak bisa menunjukkan buku nikah maupun surat keterangan pernikahan lainnya.

Baca juga:
Kuasa Hukum Korban Pertanyakan Kasus Pelecehan Seksual Yang Di Lakukan Oleh Oknum Keuchik Di Aceh Jaya

“Kami laporkan seorang ASN di Aceh Jaya berdasarkan informasi yang tersiar bahwa ada satu ASN yang di duga melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik yang diatur dalam PP 45/1990, informasi ini langsung dikutip dari keterangan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Jaya atas penggerebekan terhadap pasangan CR dan YM dan tidak bisa menunjukkan buku nikah tapi oleh Kadis Kesehatan menyampaikan bahwa keduanya sudah menikah secara siri dan kita menyakini akan kebenaran ini,” ungkap Suhaimi dalam keterangan persnya.

Munurut Suhaimi yang juga Sekjen Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI) itu dari penelusurannya ditemukan bahwa CR adalah pria beristri dan jika dikaitkan dengan keterangan dari Kadis Kesehatan bahwa YM (33) yang berstatus PNS telah menikah siri dengan CR.

Baca juga:
Bupati Aceh Jaya bersama DPR RI H. Irmawan Tinjau Kesiapan Pembangunan BLUD SPAM

Berarti YM telah menjadi istri kedua dari CR, dan ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dalam pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan “Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat” dan dalam pasal 15 ayat (2) diatur sanksi bagi yang melanggar yaitu “PNS wanita yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS”.

Rubrik       : Hukum, Nanggroe
Editor       : Jufry Ijup
Sumber    : anteroaceh.com

Pos terkait