Demi Tersalurnya Hobi, Pemerintah Aceh Alihkan 305 Juta Anggaran BRA ke Tauring Moge

  • Whatsapp

BANDA ACEH, INFONANGGROE.com – Refocusing Anggaran BRA sebesar 305 Juta atau tepatnya Rp305.663.796 kepada kegiatan Tauring Motor Gede dalam rangka kegiatan Damai Aceh menjadi soroton publik setelah adanya surat tanggal 7 Agustus 2020 dikeluarkan sekda Aceh kepada 10 Bupati/Walikota di Aceh untuk memfasilitasi pengamanan sepanjang rute yang dilalui saat tauring yang digelar tanggal 12 -14 Agustus 2020.

Kondisi ini ikut direspon oleh perwakilan masyarakat korban konflik wilayah tengah Aceh. Hal ini disampaikan Julizar Ahmad pada media ini. Rabu, 12 Agustus 2020.

Ia mengatakan apa yang dilakukan pemerintah Aceh telah menyayatkan hati masyarakat Aceh khususnya korban konflik yang saat ini masih memerlukan bantuan pemerintah.

Baca juga:
Meudrah Adat, MAA Aceh Besar Akan Petakan Wilayah Adat

“kita melihat kegiatan tauring motor gede hanya untuk memuaskan keinginan dan tersalurnya hobi para pecinta moge” ucap Julizar.

Tambahnya apa yang dilakukan pemerintah Aceh merupakan awal langkah membuat gaduh serta memperlihatkan kebobrokan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat.

Selaku perwakilan masyarakat korban konfik wilayah tengah sangat menyayangkan dilakukan refocusing anggaran BRA. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah Aceh mulai tidak peduli dengan adanya keberadaan BRA yang telah menjadi amanah MoU untuk menangani pemulihan pasca konflik Aceh. Ucapnya.

Lanjutnya Julizar kami selaku korban konflik Aceh bagian tengah sampai sekarang belum merasakan nikmatnya dari pemerintah berupa bantuan. Khususnya setelah dipulangkan kedaerah yang telah lama ditinggalkan. Selama ini kami hanya menerima bantuan pemerintah berupa bantuan rumah yang mana disaat konflik dibakar dan kami mengungsi ke seluruh Aceh.

Baca juga:
Muspika Krueng Barona Jaya Hiasi Jalan Protokol Dengan Ratusan Bendera Merah Putih

Pemerintah disaat konflik selesai hanya mengembalikan masyarakat korban konflik ke daerah asal dengan hanya membangun rumah. Namun untuk bantuan dalam merintis kehidupan di tempat tersebut dan dapat dikatakan menjadi tempat baru masyarakat kembali dari nol. Menurutnya pemerintah tidak adil dalam mensejahterakan masyarakat, bila ini terus dilakukan maka ada luka dimasyarakat serta dapat menjadi percikan konflik baru dimasa datang. Pungkasnya.

Kehadiran BRA masih menjadi tempat yang dibutuhkan masyarakat terutama untuk mengakomodir masyarakat yang hari ini belum tersentuh. Terutama dalam membangun ekonomi pasca konflik. Tutup Julijar.

Rubrik       : Nanggroe

Pos terkait