BANDA ACEH – Alokasi anggaran fantastis senilai hampir Rp7 miliar untuk renovasi kompleks Pendopo Lembaga Wali Nanggroe Aceh memicu gelombang sorotan tajam dari publik. Langkah memoles fasilitas dinas ini dinilai melukai rasa keadilan masyarakat di tengah maraknya bencana alam dan tuntutan efisiensi anggaran.
Berdasarkan penelusuran dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026, total nilai proyek rehabilitasi kompleks tersebut persisnya menyentuh angka Rp6,99 miliar.
Dokumen RUP membeberkan bahwa dana jumbo tersebut dipecah ke dalam beberapa paket pekerjaan. Porsi kue anggaran terbesar dialokasikan untuk renovasi Gedung Pendopo utama dengan nilai Rp4 miliar melalui mekanisme e-purchasing.
Tak hanya itu, pemerintah juga menggelontorkan Rp2,5 miliar untuk memoles Gedung Mess. Sisa anggaran kemudian disebar untuk paket pendukung seperti jasa pengawasan, perencanaan teknis, serta rehabilitasi fasilitas penunjang lainnya.
Kebijakan pengadaan fisik ini dinilai tidak selaras dengan kondisi riil di lapangan. Pasalnya, saat ini sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatra sedang terseok-seok menghadapi ancaman bencana alam yang membutuhkan anggaran respons cepat, mulai dari evakuasi darurat hingga pemulihan pascabencana.
Publik kini mendesak transparansi penuh dari otoritas terkait mengenai urgensi di balik proyek ini. Pemerintah dituntut menjelaskan secara terbuka kondisi riil bangunan saat ini, ruang lingkup pekerjaan, hingga apa asas manfaat langsungnya bagi masyarakat luas.
Transparansi anggaran menjadi kunci mati agar masyarakat tidak menilai proyek ini sebagai pemborosan uang rakyat. Terlebih, Aceh masih dihadapkan pada tantangan besar untuk memperkuat pelayanan dasar di sektor pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hingga mitigasi bencana yang jauh lebih mendesak. ***
