INFONANGGROE.COM – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi akhirnya menanggapi dugaan penggerebekan Kepala Desa (Kades) berinisial AE bersama Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar Surabaya di sebuah hotel di Kota Batu. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan memilih menunggu kepastian proses hukum sebelum menentukan langkah terhadap kepala desa tersebut.
Yuhronur yang akrab disapa Pak Yes mengatakan telah menerima informasi awal mengenai perkara tersebut dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lamongan.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak akan terburu-buru mengambil keputusan.
“Ya, jadi saya sudah mendapatkan laporan, khususnya dari Kepala Dinas PMD tentang kasus Bu Kades AE ini. Kami akan terus menghormati proses hukum yang sedang berlaku,” kata Yuhronur, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, Pemkab Lamongan membutuhkan kejelasan hasil penyelidikan sebelum menentukan tindakan administratif, termasuk kemungkinan pembinaan maupun pemberian sanksi terhadap Kades AE.
Yuhronur menegaskan keputusan pemerintah daerah nantinya akan didasarkan pada laporan resmi dan hasil proses hukum yang telah jelas.
“Kami akan menunggu sampai selesainya semuanya, clear, dan kita mendapatkan laporan yang jelas. Baru kita akan menentukan tindakan-tindakan apa yang akan kita lakukan, khususnya Pemerintah Daerah sebagai pembina para kepala desa,” ujarnya.
Di tengah ramainya pemberitaan mengenai dugaan kasus tersebut, Yuhronur juga mengingatkan seluruh pejabat publik agar menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi.
Ia menilai kepala desa memiliki tanggung jawab moral karena menjadi salah satu sosok yang dijadikan teladan oleh masyarakat di lingkungan tempatnya bertugas.
“Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Seorang pemimpin, khususnya di desa, juga menjadi teladan bagi kita semua. Aspek moral ini menjadi pertimbangan dan perhatian kita semua bagi para pejabat publik,” tandas Yuhronur.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Lamongan, Joko Raharto, mengaku belum mendapatkan informasi langsung mengenai dugaan kasus yang menyeret Kades AE. Sejauh ini, ia hanya mengikuti perkembangan perkara melalui pemberitaan media.
“Saya tahunya juga dari berita media, dan sampai hari ini masih sebatas memantau perkembangan informasinya,” kata Joko.
Joko menjelaskan, hingga saat ini belum ada laporan resmi yang diterima Pemkab Lamongan terkait dugaan peristiwa tersebut. Pihaknya juga belum memperoleh tembusan surat maupun dokumen resmi yang berkaitan dengan perkara AE.
Karena belum adanya laporan dan dasar hukum yang jelas, Dinas PMD belum dapat mengambil langkah konkret terhadap kepala desa yang bersangkutan.
Meski begitu, Joko memastikan pemerintah daerah akan mempertimbangkan pemberian sanksi apabila perkembangan perkara nantinya telah memiliki dasar hukum yang jelas.
“Sanksinya tentu sesuai dengan aturan yang berlaku,” tandas Joko.
Joko juga belum bersedia berspekulasi mengenai bentuk sanksi yang berpotensi diberikan kepada AE. Menurutnya, pemerintah daerah masih perlu menunggu perkembangan kasus yang saat ini menjadi perhatian publik.
