Kuasa Hukum Intan Terkejut, Kuasa Hukum Mohd. Rizki Ramadhan Menyebut Dugaan KDRT dan Perselingkuhan Lama, Kami Meminta Klarifikasi

Dampingi Intan ke BKD, Kuasa Hukum Soroti Ketua DPRK Nagan Raya yang Mangkir
Yulfan, S.H., M.H. Foto: Jufry Ijup/ING

BANDA ACEH – Kami perlu memberikan tanggapan atas pemberitaan Lensapost dan KontrasAceh tertanggal 18 November 2026 yang memuat pernyataan kuasa hukum Mohd. Rizki Ramadhan terkait penolakan perdamaian dan penanganan perkara dugaan khalwat.

“Terus terang, kami terkejut ketika membaca pernyataan kuasa hukum Mohd. Rizki Ramadhan yang turut menyebut persoalan dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perselingkuhan lama,” sebut Yulfan, S.H., M.H. dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

Bacaan Lainnya

Ia menegaskan, kedua persoalan tersebut bukan isu yang sedang diangkat pihaknya dalam penanganan perkara dugaan khalwat.

“Perlu kami tegaskan bahwa kedua persoalan tersebut bukan isu yang sedang kami angkat dalam penanganan perkara dugaan khalwat. Penyebutan keduanya justru muncul dalam pernyataan kuasa hukum Mohd. Rizki Ramadhan yang telah dipublikasikan melalui media,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya meminta kejelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan dugaan KDRT dan perselingkuhan lama tersebut. Termasuk alasan kedua persoalan itu perlu disebut dalam penjelasan mengenai perkara dugaan khalwat yang sedang berjalan.

“Kami tidak bermaksud memperluas polemik ataupun membangun tuduhan baru. Kami juga tidak sedang menyimpulkan bahwa peristiwa KDRT atau perselingkuhan tersebut benar-benar terjadi. Namun, ketika kedua hal itu telah disebut secara terbuka oleh kuasa hukum pihak lain, tentu diperlukan penjelasan mengenai konteks dan maksud pernyataan tersebut,” jelasnya.

Yulfan mengatakan, pihaknya akan mengonfirmasi dan membahas penyebutan kedua persoalan itu bersama kliennya.

“Kami akan mengonfirmasi dan membahas penyebutan kedua persoalan tersebut bersama klien kami. Apabila terdapat fakta dan informasi yang relevan, langkah selanjutnya akan dipertimbangkan secara terpisah berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini tidak dimaksudkan untuk mencampuradukkan persoalan rumah tangga dengan perkara dugaan khalwat,” katanya.

Terkait tuduhan bahwa pihaknya menggiring opini publik, Yulfan menilai tuduhan tersebut keliru dan tidak memiliki dasar yang jelas. Menurutnya, menyampaikan posisi hukum klien, menjelaskan perkembangan perkara, serta menanggapi pernyataan yang lebih dahulu dipublikasikan pihak lain bukan dengan sendirinya merupakan tindakan menggiring opini.

“Jika ada pernyataan kami yang dianggap tidak sesuai fakta, kami terbuka untuk memberikan klarifikasi. Namun, tuduhan penggiringan opini seharusnya disertai penjelasan mengenai pernyataan mana yang dipersoalkan dan apa dasar penilaiannya,” tegasnya.

Di luar persoalan tersebut, pihaknya juga sedang menunggu perkembangan proses pemeriksaan di Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRK Nagan Raya yang dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna pada 19 November 2026. Ia berharap seluruh tahapan berjalan sesuai tata tertib, kewenangan, dan mekanisme kelembagaan yang berlaku.

“Bagi kami, proses ini bukan semata-mata menyangkut kepentingan atau persoalan pribadi seseorang. Ada marwah, kehormatan, dan kredibilitas lembaga DPRK Nagan Raya yang juga harus dijaga. Karena itu, kami berharap semua pihak menghormati kewenangan BKD dan memberikan ruang bagi lembaga tersebut untuk menjalankan tugasnya secara independen dan bertanggung jawab,” ungkapnya.

Ia kembali menegaskan bahwa fokus utama pihaknya melalui jalur hukum tetap pada penanganan perkara dugaan khalwat yang sedang berjalan.

“Kami ingin menegaskan kembali bahwa fokus utama kami dalam jalur hukum tetap pada penanganan perkara dugaan khalwat yang sedang berjalan. Kami menghormati proses penyelidikan dan penyidikan serta menyerahkan penilaian terhadap unsur dan pembuktian perkara kepada aparat penegak hukum,” lanjutnya.

Pihaknya berharap seluruh pihak dapat menempatkan setiap persoalan secara proporsional dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Keterbukaan informasi, menurutnya, harus tetap disertai tanggung jawab, ketepatan, dan penghormatan terhadap fakta.

“Pada akhirnya, kami berharap penanganan perkara dugaan khalwat tetap berjalan sesuai hukum, proses BKD dilaksanakan secara independen sesuai kewenangannya, dan setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Yulfan.

Pos terkait