Zulaidi Syah Sentil Pengurus PPP: Jangan Korbankan Marwah Partai demi Ketua

Zulaidi Syah Sentil Pengurus PPP: Jangan Korbankan Marwah Partai demi Ketua
Zulaidi Syah, Dok. ING

NAGAN RAYA – Polemik pemberhentian Mohd. Rizki Ramadhan dari jabatan Ketua DPRK Nagan Raya kini menjadi sorotan internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Aktivis pendidikan sekaligus kader senior PPP, Zulaidi Syah, meminta partai tidak menutup mata terhadap persoalan yang menyeret mantan pimpinan legislatif tersebut dan mendesak adanya sikap tegas demi menjaga marwah organisasi.

Ia menilai sikap Mohd. Rizki Ramadhan yang berupaya menggiring opini publik dengan menyebut peristiwa di rumah dinasnya sebagai ranah privasi justru bertentangan dengan fakta yang disampaikan Ketua BKD DPRK Nagan Raya, T. Zulkarnaini, S.Sos.

“Ketika dugaan khalwat dan pelanggaran kode etik disebut sebagai ranah privasi, sebagian kader PPP langsung terbius dan percaya. Padahal, persoalan privasi rumah tangga tidak bisa dikategorikan seperti itu. Kronologinya jelas, istri sahnya sendiri yang mendapati seorang perempuan berinisial NA berada di kamar pribadi mereka di kompleks rumah dinas Ketua DPRK. Setelah itu, istrinya melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Nagan Raya dan BKD DPRK,” ujar Zulaidi Syah dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Ia juga menyoroti sikap sejumlah pengurus PPP yang dinilainya cenderung membela mantan Ketua DPRK dibandingkan menjaga nama baik partai.

“Ada segelintir pengurus PPP yang tampaknya lebih memilih membackup mantan Ketua DPRK ini daripada melindungi partai. Bahkan, muncul wacana melawan keputusan BKD melalui PTUN.

Padahal, kronologi dugaan khalwat pada malam Kamis itu diduga telah direncanakan jauh-jauh hari secara matang. Namun, peristiwa tersebut diketahui oleh istri sahnya hingga kemudian berkembang menjadi persoalan pelanggaran kode etik dan memicu aksi demonstrasi masyarakat,” ungkapnya.

Selain menyoroti persoalan di internal partai, Zulaidi Syah juga mendesak Polda Aceh agar segera menindaklanjuti dan memproses dugaan kasus khalwat tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ia berharap penanganan perkara dilakukan secara profesional dan transparan sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup hanya menjadi polemik di internal partai maupun berujung pada sanksi etik. Proses hukum juga perlu mendapat kepastian agar persoalan yang telah menjadi perhatian publik itu dapat diselesaikan secara terang.

Menurut Zulaidi, perhatian publik kini tertuju pada langkah yang akan diambil DPP PPP, DPW PPP Aceh, maupun DPC PPP Nagan Raya dalam menyikapi persoalan tersebut.

Ia mempertanyakan apakah partai akan mengutamakan upaya menjaga kehormatan dan marwah organisasi atau justru lebih memprioritaskan pembelaan terhadap kader yang tengah menghadapi persoalan.

“Sekarang yang ditunggu publik adalah bagaimana sikap DPP PPP, DPW Aceh, dan DPC PPP Nagan Raya dalam melindungi marwah partai. Apakah di internal PPP tidak berlaku mekanisme sidang etik lanjutan?

Jika memang ditemukan pelanggaran, seharusnya ada langkah tegas, termasuk mempertimbangkan PAW terhadap oknum tersebut dan menggantinya dengan anggota yang lebih menjunjung etika. Dengan begitu, marwah partai ke depan bisa menjadi lebih baik,” tutup Zulaidi Syah. **

Editor: