Puan hingga AHY Masuk Bursa Pengganti Gibran, Ini 10 Nama yang Mulai Diperbincangkan

Puan hingga AHY Masuk Bursa Pengganti Gibran, Ini 10 Nama yang Mulai Diperbincangkan
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah) berjalan meninggalkan Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Gibran bertolak menuju Istana Presiden untuk menemui Presiden Prabowo Subianto setelah bertemu dengan staf khusus dan relawan, menyusul penyerahan surat pengunduran dirinya kepada MPR pada Kamis (12/11) siang. (ANTARA FOTO/Fauzan)
INFONANGGROE.COM - Sejumlah tokoh politik dan pejabat pemerintahan mulai disebut dalam pembicaraan mengenai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Nama-nama tersebut berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pimpinan partai politik hingga kepala daerah.

Pembicaraan mengenai kandidat pendamping Presiden Prabowo Subianto itu muncul setelah sejumlah politikus menyampaikan pandangan dan aspirasi terkait kemungkinan pergantian posisi wakil presiden. Salah satu nama yang mencuat adalah Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani. Namanya masuk dalam daftar tokoh potensial yang disebut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara PDI-P Guntur Romli menegaskan bahwa partainya tidak pernah mengusulkan Puan sebagai kandidat. Meski begitu, PDI-P mengapresiasi apabila kadernya dianggap layak mengisi posisi tersebut.

"Yang pasti bukan dari kami, tapi pada intinya kami tidak bisa menolak apabila ada kader-kader terbaik kami itu disebut, Mbak Puan, Mas Pram (Pramono Anung), ya kami berterima kasih itu kan bentuk apresiasi terhadap kader-kader terbaik kami," kata Guntur, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (14/11/2026). Guntur juga menyampaikan bahwa PDI-P masih memilih berada di luar pemerintahan sesuai keputusan kongres terakhir. Karena itu, partainya tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan nama pengganti Gibran. Menurutnya, pembahasan seharusnya lebih mengutamakan pemenuhan ketentuan konstitusi dibandingkan memperdebatkan sosok yang akan dipilih.

"Lebih kita fokus ke kriteria, jangan sampai konstitusi lagi diakali, syarat diakali daripada persoalan nama," tuturnya. Selain Puan, Ahmad Doli Kurnia turut menyebut sejumlah nama lain yang dinilai berpotensi mendampingi Prabowo. Di antaranya Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono, serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Doli menilai calon wakil presiden perlu memiliki kedekatan dan kesamaan pandangan dengan Prabowo. Selain itu, sosok tersebut diharapkan mempunyai legitimasi hukum, politik, dan sosial agar dapat menjalankan tugas pemerintahan bersama presiden.

Terkait persyaratan pencalonan, Doli menekankan pentingnya pemeriksaan secara menyeluruh oleh tim verifikasi yang dibentuk MPR. "Jadi, harus punya legitimasi hukum. Jadi, nanti tim verifikasi yang dibentuk oleh MPR harus cari tahu betul detail, syarat seorang wakil presiden itu harus betul-betul clear," kata Doli. Nama berikutnya berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai tersebut secara terbuka menyampaikan keinginan agar ketua umumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dapat mengisi posisi wakil presiden.

Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani mengatakan, partainya berharap Muhaimin menjadi pengganti Gibran. Namun, ia mengakui proses tersebut masih berjalan. "Kalau ditanya PKB, ya, tentu kami kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar tentunya, kan? Nah, tapi ya kembali lagi bahwa ini masih berproses," kata Lalu, dilansir dari Antara, Jumat (13/11/2026). Lalu mengaku belum mengetahui secara pasti siapa sosok yang nantinya akan dipilih. Ia menduga komunikasi antarpartai politik mengenai calon wakil presiden definitif sudah berlangsung.

Meski demikian, PKB menyatakan menghormati proses konstitusional yang sedang berjalan. "Kita tunggu saja, ya," ujarnya. Dari Partai Amanat Nasional (PAN), nama Ketua Umum Zulkifli Hasan juga disebut dalam pembicaraan tersebut. Namun, PAN menegaskan tidak mengajukan kandidat tertentu dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Prabowo. Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto menyampaikan sikap partainya tersebut. "Menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden. Enggak ada (usulan nama), kami serahkan ke Bapak Presiden," kata Bima Arya, dikutip dari Antara, Jumat (13/11/2026).

Bima yang juga menjabat Wakil Menteri Dalam Negeri meminta semua pihak menghormati mekanisme yang telah diatur konstitusi. Ia juga mengingatkan kepala daerah agar tetap fokus menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. "Konstitusi kita sudah jelas, sudah ada aturannya, tahapan pergantian wapres seperti apa. Jadi saya minta semua kepala daerah untuk fokus melayani warga, menjalankan program-program prioritas," ujarnya. Sikap serupa disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio. Ia menegaskan keputusan mengenai calon wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Prabowo.

"Semuanya diserahkan ke Bapak Presiden," kata Eko Patrio. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga masuk dalam daftar nama yang disebut Ahmad Doli Kurnia. Meski demikian, Partai Demokrat menyatakan tidak mengajukan nama untuk mengisi posisi wakil presiden dan menyerahkan keputusan kepada Prabowo. Selain Puan, kader PDI-P lainnya yang turut disebut adalah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Guntur Romli kembali menegaskan bahwa partainya tidak pernah mengusulkan Pramono sebagai kandidat.

Ia juga menyebut keputusan mengenai perubahan posisi politik PDI-P, termasuk kemungkinan bergabung dengan pemerintahan, sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. "Kami tidak bisa berandai-andai karena posisi politik PDI Perjuangan masih di luar pemerintahan, dan yang bisa mengubah posisi tersebut, apakah mau bergabung atau tidak adalah Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri)," ujar Guntur. Nama terakhir yang turut mencuat adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X. Namun, Sultan tidak ingin menanggapi lebih jauh rumor yang mengaitkan dirinya dengan posisi calon wakil presiden.

Ia menegaskan bahwa urusan penentuan wakil presiden merupakan kewenangan pemerintah pusat. "Ya janganlah, itu urusan Jakarta, bukan wewenang saya," kata Sultan, dilansir dari KompasTV, Jumat (13/11/2026). Sultan juga membantah kabar yang menyebut dirinya bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto ketika keduanya berkunjung ke Yogyakarta.

4. Daftar 10 nama yang disebut dalam bursa
  1. Puan Maharani – Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI-P.
  2. Bahlil Lahadalia – Ketua Umum Partai Golkar.
  3. Sufmi Dasco Ahmad – Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI.
  4. Sugiono – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.
  5. Ahmad Muzani – Ketua MPR RI sekaligus Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra.
  6. Muhaimin Iskandar – Ketua Umum PKB.
  7. Zulkifli Hasan – Ketua Umum PAN.
  8. Agus Harimurti Yudhoyono – Ketua Umum Partai Demokrat.
  9. Pramono Anung – Gubernur DKI Jakarta.
  10. Sri Sultan Hamengku Buwono X – Gubernur DIY.