Dua Kali Berkas Dikembalikan Jaksa, DPRK Banda Aceh Soroti Kelemahan Qanun Jinayat
INFONANGGROE.COM - Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, berencana memanggil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Banda Aceh untuk meminta penjelasan terkait penanganan kasus dugaan hubungan sesama jenis yang melibatkan mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD dan seorang pria berinisial AM.
Pemanggilan tersebut dilakukan menyusul polemik setelah kedua orang itu dikeluarkan dari tahanan, sementara penanganan perkara mereka masih menghadapi kendala pembuktian. Melalui akun Instagram pribadinya, @irwansyah_st2, Sabtu (14/11/2026) malam, Irwansyah menyampaikan bahwa DPRK akan meminta keterangan langsung dari instansi yang menangani perkara tersebut. "Kita akan memanggil Satpol PP/WH Banda Aceh, untuk meminta keterangan, jawaban, dan tanggapan atas apa yang beredar di tengah masyarakat," tulis Irwansyah, dikutip dari pintoe. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai penjelasan Satpol PP-WH diperlukan agar persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dapat dipahami secara menyeluruh. Selain meminta penjelasan terkait penanganan perkara, Irwansyah juga menyoroti aturan dalam Qanun Aceh yang dinilainya masih memiliki kelemahan. Ia mengatakan, persoalan tersebut akan turut disampaikan kepada Pemerintah Aceh agar dapat menjadi bahan evaluasi dan pembahasan revisi regulasi. "Memang ada kelemahan dalam regulasi Qanun, dan itu akan kita coba kita sampaikan juga ke pihak Provinsi untuk bisa segera direvisi," tulisnya. Irwansyah berharap seluruh pihak dapat menemukan solusi yang tepat dan bijak dalam menyikapi persoalan tersebut. Dua Kali Berkas Perkara Dikembalikan Jaksa Kasus FD dan AM sebelumnya bermula dari penggerebekan di ruang kerja FD di Kantor Inspektorat Kota Banda Aceh pada 12 Agustus 2026. Dalam proses penanganannya, penyidik Satpol PP-WH menghadapi kendala untuk membuktikan unsur jarimah liwath maupun pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan informasi yang diperoleh Pintoe.co, Kejaksaan telah dua kali mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi dan diperkuat pembuktiannya. Dalam konferensi pers pada 13 November 2026, Kasatpol PP-WH Banda Aceh, M. Rizal, menjelaskan bahwa berdasarkan petunjuk jaksa, unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 belum terpenuhi. Rizal juga mengakui bahwa perilaku sesama jenis yang diduga dilakukan FD belum diatur secara konkret dalam Qanun Jinayat. Sementara itu, definisi jarimah liwath dalam Pasal 1 angka 28 Qanun tersebut secara khusus mensyaratkan adanya perbuatan seorang laki-laki memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Adapun pelecehan seksual dalam Pasal 1 angka 27 mensyaratkan adanya perbuatan asusila atau cabul terhadap orang lain sebagai korban tanpa kerelaan korban. Terkait keputusan mengeluarkan FD dan AM dari tahanan, Rizal menegaskan bahwa hal tersebut bukan berarti perkara telah dihentikan. Keduanya tidak lagi ditahan karena masa penahanan telah mencapai batas waktu, sedangkan penyidik masih menunggu keputusan lebih lanjut dari Kejaksaan. Persoalan Regulasi Jadi Perhatian Polemik kasus FD dan AM turut membuka pembahasan mengenai penerapan Qanun Jinayat, khususnya terkait rumusan perbuatan yang dapat dijerat menggunakan ketentuan pidana dalam aturan tersebut. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan proses pembuktian oleh penyidik, tetapi juga menyangkut sejauh mana regulasi yang berlaku mampu mengakomodasi perbuatan yang menjadi perhatian masyarakat. Meski demikian, perubahan atau perluasan ketentuan pidana tidak dapat dilakukan hanya melalui penafsiran aparat penegak hukum. Upaya tersebut harus melalui mekanisme pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana DPRK Banda Aceh memanggil Satpol PP-WH dan menyampaikan persoalan regulasi kepada Pemerintah Aceh pun menjadi bagian dari tindak lanjut atas polemik tersebut. Kini, masyarakat menunggu penjelasan resmi mengenai alasan FD dan AM dikeluarkan dari tahanan, sekaligus langkah DPRK Banda Aceh dan Pemerintah Aceh dalam menanggapi persoalan regulasi yang disoroti dalam penanganan perkara tersebut.
Komentar