Opini Nanggroe, INFONANGGROE.com- Aceh sering dipahami sebagai wilayah yang keras dalam memegang prinsip. Dalam banyak peristiwa sejarah, masyarakat Aceh memperlihatkan loyalitas yang sangat tinggi terhadap agama, tanah air, kehormatan, bahkan terhadap identitas kolektif mereka sebagai bangsa. Bagi sebagian orang luar, sikap itu disebut fanatik. Namun bagi orang Aceh sendiri, hal tersebut lebih dekat kepada makna harga diri, keyakinan, dan kesetiaan terhadap warisan sejarah yang diwariskan turun-temurun.
Pertanyaan besar kemudian muncul: mengapa bangsa Aceh memiliki fanatisme yang begitu kuat, terutama dalam Islam dan perang? Jawabannya tidak sesederhana karena Aceh dikenal sebagai “Serambi Mekkah.” Fanatisme Aceh lahir dari perpaduan panjang antara agama, pengalaman perang, pendidikan ulama, struktur adat, serta memori kolektif masyarakat yang dibentuk selama berabad-abad.
Dalam sejarahnya, Aceh bukan sekadar kerajaan kecil di ujung Sumatra. Kesultanan Aceh Darussalam pernah menjadi salah satu kekuatan politik Islam terbesar di Asia Tenggara. Pada masa Sultan Iskandar Muda, Aceh berkembang sebagai pusat perdagangan, diplomasi, ilmu pengetahuan, dan militer Islam. Dalam konteks ini, Islam bukan hanya agama pribadi, tetapi fondasi negara dan identitas bangsa.
Hal tersebut dapat dilihat dalam Qanun Meukuta Alam, sebuah aturan dasar pemerintahan Kesultanan Aceh yang menempatkan syariat Islam sebagai sumber utama kekuasaan. Dalam qanun tersebut dikenal prinsip:
“Adat bak Po Teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala, qanun bak Putroe Phang, reusam bak Laksamana.”
Ungkapan ini bukan sekadar pepatah adat, tetapi mencerminkan struktur kekuasaan Aceh yang menyatukan pemerintahan, ulama, adat, dan militer dalam satu kesatuan. “Hukom bak Syiah Kuala” menunjukkan bahwa otoritas agama memiliki posisi sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat Aceh. Syiah Kuala yang dimaksud merujuk kepada Syekh Abdurrauf as-Singkili, seorang ulama besar yang menjadi simbol legitimasi keagamaan Kesultanan Aceh.
Dalam konteks inilah fanatisme agama Aceh terbentuk. Islam di Aceh tidak lahir sebagai identitas tempelan, tetapi sebagai dasar peradaban. Bahkan sejak abad ke-16, karya-karya ulama Aceh seperti Hamzah Fansuri, Nuruddin ar-Raniri, dan Abdurrauf as-Singkili telah membangun tradisi intelektual Islam yang kuat. Kitab Bustanus Salatin karya Nuruddin ar-Raniri, misalnya, bukan hanya kitab sejarah, tetapi juga menjelaskan konsep negara Islam, moral kekuasaan, dan hubungan agama dengan pemerintahan.
Aceh juga memiliki tradisi dayah yang sangat berpengaruh. Dayah bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tetapi pusat pembentukan mental masyarakat. Dari dayah lahir nilai kepatuhan kepada agama, penghormatan terhadap ulama, dan semangat mempertahankan marwah Islam. Dalam masyarakat Aceh tradisional, ulama tidak hanya dipandang sebagai guru agama, tetapi pemimpin moral dan sosial. Karena itu, ketika ulama menyerukan perang melawan penjajah, masyarakat mengikuti dengan loyalitas yang luar biasa.
Fanatisme Aceh terhadap perang juga tidak dapat dipisahkan dari pengalaman sejarah panjang melawan kolonialisme. Selama ratusan tahun Aceh hidup dalam konflik dan ancaman kekuasaan asing. Mulai dari Portugis, Belanda, hingga Jepang, Aceh mengalami fase peperangan yang panjang. Namun perang terbesar yang membentuk psikologi masyarakat Aceh adalah Perang Aceh.
Perang Aceh bukan perang biasa. Belanda sendiri mengakui bahwa Aceh adalah wilayah paling sulit ditaklukkan di Hindia Belanda. Dalam perang itu, agama menjadi energi utama perlawanan. Ulama-ulama Aceh memobilisasi rakyat melalui konsep jihad fisabilillah. Salah satu bukti primer paling penting adalah Hikayat Prang Sabi, sebuah manuskrip Aceh yang berisi syair-syair jihad untuk membangkitkan semangat perang melawan Belanda.
Dalam Hikayat Prang Sabi disebutkan bahwa mati melawan penjajah dianggap syahid dan memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Naskah ini sangat mempengaruhi psikologi masyarakat Aceh. Bahkan orientalis Belanda seperti Christiaan Snouck Hurgronje menganggap Hikayat Prang Sabi sebagai salah satu sumber utama militansi rakyat Aceh. Snouck memahami bahwa selama semangat jihad masih hidup dalam masyarakat, Belanda akan kesulitan menaklukkan Aceh sepenuhnya.
Di sinilah letak perbedaan Aceh dengan banyak daerah lain. Perang bagi masyarakat Aceh bukan sekadar konflik politik, tetapi bagian dari pembelaan agama dan kehormatan. Dalam budaya Aceh dikenal konsep ureung Aceh pantang peurleumah darah orang Aceh pantang menyerah dalam mempertahankan harga diri. Kehormatan keluarga, agama, dan tanah air dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Pengalaman perang yang panjang kemudian membentuk memori kolektif masyarakat Aceh. Anak-anak Aceh tumbuh dengan kisah tentang syuhada, pejuang, dan pengorbanan leluhur. Nama-nama seperti Teuku Umar, Cut Nyak Dhien, dan Cut Meutia tidak hanya menjadi tokoh sejarah, tetapi simbol identitas perlawanan Aceh.
Bahkan setelah masa kolonial, memori konflik tetap hidup dalam sejarah modern Aceh, terutama pada masa konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia. Konflik panjang ini memperkuat mental kolektif masyarakat yang terbiasa hidup dalam tekanan, ketidakpastian, dan kekerasan. Banyak generasi Aceh tumbuh dengan suara senjata, operasi militer, dan kehilangan anggota keluarga. Trauma sejarah ini ikut membentuk karakter sosial Aceh yang keras, sensitif terhadap harga diri, dan sangat emosional dalam mempertahankan keyakinan.
Namun fanatisme Aceh tidak selalu bermakna negatif. Dalam banyak sisi, fanatisme itu melahirkan solidaritas sosial, keberanian, dan ketahanan budaya. Masyarakat Aceh mampu mempertahankan identitas Islam mereka di tengah arus globalisasi yang kuat. Syariat Islam di Aceh hari ini, terlepas dari berbagai kritik dan perdebatan, menunjukkan bahwa agama masih menjadi bagian penting dalam ruang publik masyarakat Aceh.
Di sisi lain, fanatisme juga memiliki tantangan besar. Ketika fanatisme tidak disertai pengetahuan dan keterbukaan, ia dapat berubah menjadi sikap eksklusif dan mudah curiga terhadap perbedaan. Karena itu, generasi muda Aceh perlu memahami sejarah secara utuh: bahwa semangat perjuangan leluhur Aceh bukan sekadar tentang kemarahan atau perang, tetapi tentang menjaga martabat manusia, keadilan, ilmu pengetahuan, dan agama.
Aceh masa lalu sebenarnya bukan hanya tanah perang, tetapi juga tanah intelektual. Banyak ulama Aceh menulis kitab, berdiplomasi dengan dunia luar, dan membangun jaringan keilmuan Islam internasional. Identitas Aceh yang sejati bukan hanya keberanian mengangkat senjata, tetapi juga keberanian menjaga ilmu, akhlak, dan kemanusiaan.
Karena itu, memahami fanatisme Aceh harus dilakukan secara adil. Fanatisme Aceh lahir dari sejarah panjang pengorbanan, kolonialisme, pendidikan Islam, dan trauma kolektif masyarakat. Ia bukan sekadar emosi spontan, tetapi hasil pembentukan sejarah selama ratusan tahun. Islam dan perang menjadi dua unsur penting yang membentuk identitas Aceh, tetapi keduanya juga melahirkan nilai keberanian, solidaritas, dan keteguhan prinsip yang masih hidup hingga hari ini.
Fanatisme Aceh juga tidak dapat dipisahkan dari cara masyarakat Aceh memahami hubungan antara agama dan martabat hidup. Dalam banyak masyarakat lain, agama sering ditempatkan hanya sebagai urusan spiritual pribadi. Namun dalam sejarah Aceh, Islam berkembang sebagai identitas sosial, hukum, budaya, bahkan alat pertahanan bangsa. Karena itu, ketika agama dianggap terancam, masyarakat Aceh meresponsnya bukan hanya sebagai persoalan keyakinan, tetapi sebagai ancaman terhadap eksistensi kolektif mereka.
Hal ini dapat dilihat sejak masa awal berkembangnya Kesultanan Aceh. Sultan bukan hanya pemimpin politik, tetapi juga pelindung agama. Dalam struktur pemerintahan Aceh klasik, legitimasi kekuasaan sangat bergantung pada kedekatan dengan ulama dan pelaksanaan syariat Islam. Bahkan dalam beberapa naskah lama Aceh disebutkan bahwa kekuasaan yang tidak berjalan sesuai hukum Allah akan kehilangan keberkahan dan dukungan rakyat. Di sinilah akar mengapa masyarakat Aceh sangat sensitif terhadap isu agama: sebab agama sejak awal adalah fondasi moral negara dan masyarakat.
Selain itu, posisi geografis Aceh ikut membentuk karakter keras masyarakatnya. Aceh berada di ujung barat Nusantara, menjadi pintu masuk perdagangan internasional sekaligus jalur strategis perebutan kekuasaan. Selama berabad-abad, Aceh berhadapan dengan bangsa asing, pedagang luar, kolonialisme, hingga konflik internal. Keadaan ini melahirkan mental survival yang kuat. Masyarakat yang hidup dalam ancaman terus-menerus cenderung membangun solidaritas internal yang tinggi dan sikap curiga terhadap pihak luar. Dalam konteks Aceh, solidaritas itu dipersatukan oleh Islam.
Karena itu, identitas “ureng Aceh” pada akhirnya bukan hanya identitas etnis, tetapi identitas ideologis. Menjadi orang Aceh dalam sejarah klasik hampir identik dengan menjadi Muslim yang siap mempertahankan agama dan kehormatan. Bahkan dalam berbagai hikayat perang Aceh, penjajahan sering dipahami bukan sekadar perebutan wilayah, tetapi usaha menghancurkan Islam dan martabat bangsa. Narasi seperti ini diwariskan lintas generasi melalui cerita keluarga, dayah, hikayat, dan tradisi lisan masyarakat.
Salah satu aspek yang menarik adalah bagaimana perempuan Aceh juga ikut membentuk tradisi fanatisme perjuangan tersebut. Dalam banyak daerah lain pada masa kolonial, perang lebih didominasi laki-laki. Namun Aceh memiliki sejarah berbeda. Sosok seperti Cut Nyak Dhien dan Cut Meutia menunjukkan bahwa semangat perang dan pembelaan agama juga hidup dalam diri perempuan Aceh. Ini memperlihatkan bahwa fanatisme perjuangan di Aceh bukan hanya budaya elite laki-laki, tetapi telah menjadi kesadaran sosial masyarakat secara luas.
Dalam perspektif psikologi sosial, masyarakat Aceh sebenarnya dibentuk oleh “ingatan penderitaan kolektif.” Perang Aceh, penjajahan Belanda, konflik DI/TII, Aceh merdeka, hingga kini meninggalkan luka sejarah yang sangat panjang. Luka itu diwariskan bukan hanya melalui dokumen sejarah, tetapi melalui emosi keluarga dan pengalaman sehari-hari masyarakat. Banyak anak Aceh tumbuh dengan cerita tentang kehilangan ayah, saudara, kampung yang dibakar, atau ketakutan terhadap suara tembakan. Trauma kolektif seperti ini sering melahirkan dua hal sekaligus: ketahanan mental yang kuat dan sensitivitas emosional yang tinggi.
Akibatnya, masyarakat Aceh mudah tersentuh oleh isu yang berkaitan dengan kehormatan, agama, dan ketidakadilan. Mereka memiliki memori sejarah bahwa diam terhadap penindasan hanya akan melahirkan penderitaan baru. Karena itu, dalam banyak peristiwa sosial dan politik, respons masyarakat Aceh sering terlihat lebih emosional dan militan dibanding masyarakat lain. Ini bukan semata-mata karena sifat bawaan, tetapi hasil bentukan sejarah panjang konflik dan perlawanan.
Namun menariknya, di balik karakter keras tersebut, masyarakat Aceh juga memiliki tradisi solidaritas sosial yang sangat kuat. Konsep meuseuraya (gotong royong), peumulia jamee (memuliakan tamu), dan meupakat (musyawarah) menunjukkan bahwa budaya Aceh sebenarnya dibangun di atas nilai kolektif dan kebersamaan. Artinya, fanatisme Aceh bukan hanya tentang perang, tetapi juga tentang loyalitas terhadap komunitas dan rasa tanggung jawab sosial.
Sayangnya, dalam perkembangan modern, sebagian generasi muda Aceh mulai mengenal sejarah mereka hanya dari sisi konflik dan kemarahan. Padahal Aceh memiliki warisan intelektual yang jauh lebih besar daripada sekadar perang. Aceh pernah menjadi pusat studi Islam dunia Melayu. Ulama-ulama Aceh menulis kitab dalam bahasa Arab dan Melayu, berdiskusi dengan ulama Timur Tengah, bahkan mempengaruhi perkembangan Islam di Asia Tenggara. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Aceh masa lalu bukan hanya keberanian mengangkat rencong, tetapi juga kemampuan membangun peradaban ilmu.
Karena itu, tantangan terbesar Aceh hari ini adalah bagaimana mengubah energi fanatisme menjadi kekuatan pembangunan masyarakat. Jika dahulu fanatisme digunakan untuk melawan penjajah, maka generasi Aceh hari ini perlu menggunakannya untuk melawan kebodohan, kemiskinan, korupsi, narkoba, dan krisis moral. Semangat militansi Aceh harus diarahkan kembali kepada ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kemajuan sosial.
Aceh membutuhkan generasi yang tetap kuat memegang identitas Islam, tetapi juga mampu berpikir terbuka dan bijaksana menghadapi perubahan zaman. Sebab sejarah membuktikan bahwa Aceh tidak pernah besar hanya karena perang, tetapi karena perpaduan antara agama, ilmu, keberanian, dan martabat.
Pada akhirnya, fanatisme bangsa Aceh bukanlah fenomena sederhana. Ia adalah hasil dari sejarah panjang peradaban Islam, pengalaman perang, trauma kolektif, pendidikan dayah, serta rasa harga diri yang diwariskan turun-temurun. Fanatisme itu kadang terlihat keras, emosional, bahkan meledak-ledak. Tetapi di balik semua itu, terdapat satu hal yang selalu hidup dalam jiwa masyarakat Aceh: keinginan mempertahankan kehormatan dan keyakinan yang mereka anggap suci.
Dan mungkin di situlah letak inti karakter bangsa Aceh, mereka bisa kehilangan banyak hal, tetapi tidak rela kehilangan agama, harga diri, dan identitas sejarahnya.
Avicenna Al Maududdy, M.Hum
Penulis merupakan Dosen Tetap Prodi Pengembangan Masyarakat Islam di Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia (UNISAI) Samalanga, Kab. Bireun, Aceh
