Uang JKA Untuk Pokir Dewan? MTA : Ada Oknum TAPA Ingin Menjebak Pj Gubernur

Uang JKA Untuk Pokir Dewan? MTA : Ada Oknum TAPA Ingin Menjebak Pj Gubernur
Juru Bicara Pemerintah Aceh| Muhammad MTA
BANDA ACEH, INFONANGGROE - Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA menduga Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, mungkin sedang dijebak oleh pihak oknum Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2024.

MTA mengungkapkan Pj Gubernur Aceh menolak kesepakatan antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA yang mengenai pembagian Otsus Aceh mencapai 80:20 persen untuk kabupaten/kota, sementara sebelumnya ditetapkan sebesar 60:40 persen. Dengan memperbesar porsi pengelolaan DOKA menjadi 80 persen, Pemerintah Aceh bakal mengelola dana tambahan sebesar Rp 400 miliar. Uang inilah yang diincar anggota parlemen untuk dikelola mereka lewat mekanisme pokok pikiran. “Jika belum mampu kita tambah, jangan kita kurangi. Demikian gubernur menyampaikan berulang-kali. Namun dewan berkeinginan gubernur untuk terima perubahan skema mengurangi jatah otsus kabupaten/kota 20 persen dengan potensi pengurangan mencapai Rp400 miliar lebih dijadikan pokir dewan menurut dapil masing-masing,” jelasnya, Selasa, (14/11/2023). MTA mengatakan, terkait kebijakan anggaran 2024 tidak mungkin untuk pelunasan utang terhadap JKA. Anggaran JKA 2024 bahkan digunakan untuk keperluan lain termasuk pokir dewan, seperti penggunaan yang dilakukan oleh dewan pada tahun 2023. Dia mengatakan penggunaan anggaran JKA untuk pokir pada tahun 2023 telah mengganggu berbagai program pembangunan lain. Hal tersebut juga mengakibatkan potensi utang tahun berjalan terhadap JKA, dan juga menjadi beban utang tahun selanjutnya.

“Kita memandang aneh, padahal R-APBA 2024 telah tertuang berbagai arah kebijakan anggaran termasuk hal-hal strategis seperti yang dipermasalahkan oleh dewan. Bagaimana dewan mempermasalahkan dengan menuduh gubernur tidak responsif, padahal R-APBA sendiri tidak dibahas,” katanya. Seharusnya, kata dia, R-APBA dibahas bersama TAPA. Nanti dalam pembahasan tersebut akan terlihat Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari RAPBA yang membutuhkan arah kebijakan untuk ditindaklanjuti. MTA mengatakan, TAPA akan melaporkan kepada gubernur hasil pembahasan bersama Banggar dari berbagai macam DIM tersebut. Namun menurut MTA, sampai saat ini TAPA tidak melaporkan hasil pembahasan dengan Banggar karena R-APBA tidak dibahas. Dia bahkan menilai dewan tidak menjalankan fungsinya secara baik. “Dulu di awal-awal kepemimpinan Achmad Marzuki, dewan kompak meminta Sekda Taqwallah sebagai Ketua TAPA harus diganti dengan alasan tidak bisa menjembatani pembahasan anggaran yang baik. Sekarang Sekda sudah diganti dengan Pak Bustami dan sudah berjalan satu tahun, apa kelemahan Sekda di mata dewan sampai R-APBA tidak pernah dibahas oleh Banggar dan TAPA,” ungkapnya.