Politik Seratus Ribu

Politik Seratus Ribu
M. Yulfan (Advokat bekerja di Lawfirm Yulfan & Rekan). Foto : Dok
Oleh : M. Yulfan* DALAM pembicaraan singkat dengan salah satu calon legislator pada suatu siang, ia berkata dengan raut wajah yang datar, “sulit kita bertemu dengan masyarakat kalau tidak ada yang bisa kita berikan, kalau tidak ada apa-apa, mereka tidak mau datang ke acara saya.”

Dalam praktik pemilu Indonesia belakangan ini, fenomena seratusan telah menjadi kebiasaan. Sulit kita menerka siapa yang memulainya, seperti pertanyaan siapa duluan ayam dan telur? Lalu, ada pertanyaan selanjutnya, apakah karena masyarakat tidak punya sumber penghasilan sehingga menggunakan cara kotor seperti ini untuk memperoleh uang? Atau memang sudah lazimnya pertemuan para calon memberikan sesuatu sehingga hal itu biasa dan dianggap sah-sah saja? Apa pun alasannya, hal itu tetap salah, karena akan berdampak buruk bagi ekosistem politik kita. Masyarakat akan memilih calon pemimpin/perwakilan yang mampu memberikan mereka uang menjelang hari pencoblosan, bukan berdasarkan gagasan atau pun sepak terjangnya dalam politik. Lantas apa yang bisa dilakukan oleh rakyat khususnya generasi muda, disisi lain, Apakah kita punya alat ukur untuk menentukan pilihan? atau kriteria yang kita gunakan untuk memilih para kontestan? Jamak pernah kita dengan bahwa, rambut putih, punya kerutan, atau sering batuk, pernah jadi kriteria sebagai calon presiden, hal yang disampaikan oleh penghulu Negri sebagai calon presiden, meski akhirnya menjadi dagelan, atau kita punya kriteria sendiri, bermoral, intelektual, muda, cantik, tampan, teruji, tajir dan bertaji, Sulit!. Menjelang pemilu 2024, hampir semua calon mendengungkan istilah politik gagasan, namun itu hanya menjadi jargon bagi mereka. Apa sebenarnya politik gagasan? Politik gagasan berbicara soal bagaimana kewenangan dikelola, kekuasaan diawasi dan untuk siapa kedua hal itu diejawantahkan. Partai politik memiliki keharusan melakukan pendidikan publik, namun apa daya pendidikan politik diubah menjadi rekrutmen politik semata, hal ini menjelaskan bahwa partai politik tidak menggunakan gagasan sebagai basis gerakan politik. Menurut saya, pembagian tiga klaster karakter pemilih, klaster, emosional, klaster transaksional dan klaster pemilih rasional. Biasanya, klaster emosional menentukan pilihannya berdasarkan kedekatan personal, kekerabatan, ideologis, agama, budaya dan kedaerahan. Klaster transaksional mengacu pada pertimbangan pragmatis dan instan, ini sering disebut sebagai politik uang (money politic) dan itu adalah syarat tunggal untuk mendekati dan menjaring pemilih. Klaster rasional, menentukan pilihan berdasarkan track record atau prestasi, ini bagi petahana serta sisi visi, misi, rencana strategis untuk pendatang baru dan parahnya hal ini, sangat jarang ditemukan.

Politik uang, sesuatu yang salah tapi dianggap tidak masalah, perilaku yang dimulai saat sebelum kampanye, saat kampanye, masa tenang, hari pemungutan suara sampai dengan selesainya proses pemungutan baik berupa pemberian uang atau bungkusan maupun harapan (pekerjaan, proyek) kepada para pemilih jika memberikan pilihan atau suaranya kepada calon tertentu. Meri Carolina S dan Tabah Maryanah (2022), dalam Fenomena Money politics dan Pembuktian Terstruktur Sistematis Masif (TSM) Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020, mengatakan “bahwa politik uang dapat merendahkan martabat manusia. Politik uang merupakan perangkap buat rakyat yang akan berujung pada korupsi dan juga dapat mematikan transfigurasi masyarakat.” Lantas apa yang mendorong soal politik uang ini, antara pemilih dan calon berada dalam cara berpikir yang sama. Sementara menurut Riwanto, dkk (2021) dalam Fenomena Dan Faktor Penyebab Masifnya Praktik Politik Uang Pada Pemilu di Provinsi Banten mengatakan ada tiga faktor yang menyebabkan politik uang terjadi: faktor ekonomi, pendidikan dan budaya. Namun dalam tulisan ini saya hanya akan membahas faktor ekonomi. Menyoal ekonomi atau kemiskinan menjadi faktor penyebab praktik politik uang masif terjadi. Masyarakat dengan ekonomi yang rendah dijadikan objek eksploitasi di dalam kepentingan politik para elite dan partai politik, karena mereka dianggap gampang terhasut oleh uang. Ya, hal inilah yang menyebabkan praktik politik uang terus terjadi karna lemahnya pengetahuan tentang politik dan lebih menimbang kepada iming-iming materi maka timbul perilaku di luar nilai moralitas masyarakat untuk melakukan pertukaran suara mereka dengan uang. Tapi menurut hemat penulis tanpa mengurai soal pendidikan dan budaya maka soal ekonomi lebih dominan dalam perilaku politik uang.

Lalu, apa yang menjadi hajat penggunaan politik uang, tentu untuk melanggengkan kekuasaan, dengan kata lain politik uang dan politik kekuasaan bagai hulu dan hilir. Harapannya, kontestan tidak lagi mempertahankan politik kekuasaan dan beralih pada politik gagasan. Penulis berharap, pemilih, sebisa mungkin tidak terpengaruh pada pendekatan transaksional dan emosional, karena risikonya berdampak pada kehidupan kita lima tahun mendatang. Kita menerima 100 ribu sebelum fajar merekah dari para kontestan tapi dalam kinerjanya ia memangkas upah minimum kita, harga sembako mahal, stunting tinggi, krisis pangan, BBM sulit, sistem pendidikan kita semakin buruk, korupsi dimana-mana, tempat tinggal digusur, asuransi kesehatan dipotong, fasilitas kesehatan buruk, pelayanan publik buruk, pengangguran meningkat, kebebasan berpendapat dibatasi, hukum dimainkan, tidak ada jaminan keamanan dan sebagainya. Hal lain yang membuat saya gelisah adalah wajah-wajah bertopeng yang terpasang rapi dalam baliho-baliho maupun spanduk di persimpangan jalan dan sudut-sudut kota. Baliho-baliho tersebut seperti berkontestasi satu sama lain dengan jargon-jargon usangnya. Kemudian baliho dan spanduk tersebut menjadi sampah politik yang akan digunakan untuk berbagai macam hal, misalnya, dipakai masyarakat sebagai dinding toilet umum dan atap rumah kumuh. Idealnya kampanye visual disimpang jalan diganti dengan kampanye interaktif tematik, antara calon dan pemilih. Sampai saat ini, belum terdengar gagasan para calon bagaimana menyelesaikan ketergantungan ekonomi Aceh, soal pemenuhan energi, kerusakan lingkungan yang semakin masif, strategi penganggaran pasca berhentinya Otsus, peningkatan pendapatan daerah dari sektor migas, optimalisasi sektor wisata, pelayanan kesehatan, bencana sampah, soal tata ruang, peningkatan investasi dal lain-lain, sepi tak ada yang mengurai secara lugas. Maka, tinggalkan kontestan yang beri seratus! Bertus!  M. Yulfan, advokat di Lawfirm Yulfan & Rekan