Mualem Rombak Aturan JKA Lewat Pergub, Pastikan Layanan Lebih Tepat Sasaran
BANDA ACEH - Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menginstruksikan jajarannya mempercepat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2027. Ia mematok target dokumen tersebut harus tuntas paling lambat 30 Juni 2026.
Instruksi ini muncul saat Mualem memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Pemerintah Aceh, Selasa, 5 Mei 2026. Ia menekankan pentingnya kedisiplinan perencanaan melalui prinsip money follow program dan anggaran berbasis bukti (evidence-based budgeting).
Mualem juga menyoroti program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Pemerintah Aceh kini tengah menyempurnakan aturan JKA melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Langkah ini bertujuan agar layanan kesehatan lebih adil dan tepat sasaran.
"Kebijakan ini berbasis data. Tujuannya memperkuat keberlanjutan program dan kualitas layanan kepada masyarakat," ujar Mualem. Ia ingin memastikan warga tetap mendapatkan akses kesehatan yang optimal tanpa membebani fiskal daerah secara berlebih.
Terkait anggaran, Mualem mendorong optimalisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Ia meminta jajarannya segera menuntaskan aspek administrasi. Langkah ini penting agar seluruh paket kegiatan bisa langsung masuk tahap kontrak sesuai jadwal.
Mualem juga berencana memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat. Hal ini berkaitan dengan upaya memperkuat kapasitas fiskal Aceh dan mengawal revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Di akhir rapat, Mualem mengajak seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) menjaga soliditas. Ia sadar saat ini kinerja pemerintah tengah menjadi sorotan publik.
"Kita harus menjawab dengan kinerja, bukan polemik. Kita tidak sekadar mengelola anggaran, tetapi mengelola kepercayaan rakyat," tegasnya.
Rapat ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Aceh, para Asisten, Staf Ahli Gubernur, serta seluruh kepala SKPA dan Kepala Biro di lingkungan Pemerintah Aceh. **

Komentar