Linimasa: Upaya Perlindungan Tanah Wakaf dari Ancaman Mafia Tanah
INFONANGGROE - Raja Juli Antoni, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menyampaikan pentingnya perlindungan terhadap tanah wakaf melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menurutnya, tanah wakaf kerap menjadi sasaran penyerobotan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Jangan sampai tanah wakaf jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Alhamdulillah, lewat program PTSL ini, potensi penyerobotan bisa diminimalkan dengan adanya sertifikat tanah wakaf,” ujarnya.
Raja Juli juga mengimbau para nadzir (pengelola tanah wakaf) untuk segera mendaftarkan tanah wakaf yang mereka kelola ke kantor pertanahan (Kantah) setempat. Hal ini, menurutnya, penting untuk mencegah sengketa dan memberikan kepastian hukum atas status tanah.
“Saya pastikan Kantah-Kantah di Aceh akan mengelola administrasi tanah wakaf dengan baik untuk menjaga aset umat ini,” kata Raja Juli.
Ia menyoroti bahwa praktik wakaf merupakan tradisi luhur yang telah lama hidup di tengah masyarakat, terutama dalam bentuk pemberian lahan atau bangunan untuk kepentingan umum, seperti masjid, tempat pengajian, atau panti asuhan.
“Orang-orang yang mewakafkan tanah, bangunan, atau aset lainnya untuk kepentingan publik telah lama menjadi bagian dari tradisi kita. Maka, perlu ada jaminan hukum agar tidak disalahgunakan,” tuturnya.
Raja Juli turut mengingatkan bahwa tanah yang belum bersertifikat lebih rentan terhadap penyerobotan oleh mafia tanah. Bahkan, dalam beberapa kasus, mafia tanah mampu menguasai lahan milik masyarakat meskipun sudah bersertifikat.

Komentar