BANDA ACEH, INFONANGGROE.com – Kepala Dinas Pendidikan Aceh Drs Alhudri MM mengultimatum Kepala Sekolah SMA/SMK dan SLB hingga batas terakhir 30 September 2021 siswa sudah melakukan vaksinasi, silahkan mundur kalau tidak mampu.
Muhammad Yulfan Praktisi Hukum dan Pengamat Sosial mengatakan ultimatum yang disampaikan oleh Kadisdik Aceh tidak terukur dan sangat politis, harusnya sebagai Kepala Dinas yang membawahi Pendidikan, kebijakan dan statemennya harus berbanding lurus dengan tujuan Pendidikan itu sendiri.
“Tujuan Pendidikan untuk membentuk karakter, moral, dan akhlak mulia, sehingga setiap ultimatum, perintah dan kebijakan sejatinya memberikan pencerahan kepada masyarakat luas, khususnya pelaku pendidikan, jadi tidak memberikan ultimatum yang berbau ancaman, itu yang saya kira ditengah kondisi sulit seperti ini tidak pantas disuarakan seorang kepala dinas”, jelasnya.
Secara teknis, ini juga menyangkut proses distribusi vaksin dan kita paham sekolah-sekolah di Aceh itu ada yang dipelosok atau didaerah terpencil, penyalurannya butuh waktu dengan tenggat sampai 30 September 2021, sesuai dengan ultimatum Kadis, besar kemungkinan tidak selesai dilaksanakan. Ada sekolah, aksesnya saja sulit, berbeda dengan sekolah yang berada dipusat kota.
Disisi lain, pemahaman masyarakat tentang vaksin masih belum sepenuhnya clear. Hoax tentang vaksin beredar luas dan mempergaruhi masyarakat kita, mempergaruhi orang tua/wali, serta peserta didik.
Siswa sekolah diberbagai tingkatan mengalami masalah besar ketika proses belajar berubah, awal tatap muka dimasa pandemic ini berubah ke daring. Kita ingin mendengar proses evaluasi dari Dinas Pendidikan Aceh, bagaimana kesulitan belajar mengajar secara daring, mutu Pendidikan, daya tangkap peserta didik dan hal-hal esensial lainnya.
Alih-alih dia bicara tentang hasil evaluasi yang harus disampaikan secara untuh kepada masyarakat, malah memberikan ultimatum dan pola komunikasi yang bertolak belakang dengan fungsi Pendidikan itu sendiri.
Bahasa birokrasi dan pendekatan struktural ini akan menimbulkan resistensi dari masyarakat luas atau dikalangan internal. Seharusnya Kadisdik Aceh menggunakan pendekatan kultural dan pendekatan moral, komunikasi yang menyejukkan untuk keberhasilan vaksinasi peserta didik. Bukan mengunakan bahasa-bahasa kekuasaan dan menunjukkan arogansi. Logika statemen kadis adalah kalau Kepsek mundur maka siswa keluar dari sekolah, kalau terkendala vaksin?
Dia sebagai Kepala Dinas Pendidikan menjadi tolak ukur bagaimana Pendidikan di Aceh. Mas Mentri berbicara bagaimana Pendidikan karakter, merdeka belajar. Kalau karakter dan perspektif Kadisdik Aceh Arogan, bisa kita bayangkan bagaimana sistem Pendidikan di Aceh diberlansungkan.
Kalau kita mau jujur, ASN saja belum 100% di vaksin. Kita setuju vaksin dan ini bentuk ikhtiar bagaimana negara menyelamatkan rakyat, menyelamatkan masyarakatnya. Tetapi pola komunikasinya yang harus diganti. Presiden sudah sangat humanis menyampaikan pesan-pesan pentingnya vaksinasi tapi sepertinya gagal diterjemahkan oleh birokrasi tingkat bawah, salah satunya ya Kadisdik Aceh.
Harapan saya, Gubernur Aceh harus mengevaluasi pejabat-pejabat yang menggunakan komunikasi buruk seperti ini. Sudah tidak saatnya lagi pejabat menunjukkan hegemoni di ruang publik. Tutup Yulfan, yang dulunya pernah menjadi Koordinator Presedium Kesatuan Aksi Pelajar Aceh (KAPA), organisasi buffer yang fokus dengan isu-isu Dunia Pendidikan Aceh di masa konflik.
