Gampong Mon Ikeun Undangkan Qanun Pengelolaan Kehidupan Gampong
ACEH BESAR, INFONANGGROE – Tuha Peut Gampong Mon Ikeun menetapkan dan mengundangkan Qanun Gampong Mon Ikeun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kehidupan Gampong. Qanun ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat dalam memelihara kualitas hidup dan kerukunan Gampong, sekaligus menyusun tata kelola lokasi wisata yang sebagian besar berada di wilayah Gampong Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar.
Penyusunan Qanun Gampong tersebut dilakukan oleh Kantor Hukum Yulfan & Rekan sebagai tim konsultan. Qanun tersebut sudah digarap sejak 10 Mei 2023 dan melewati beberapa proses, salah satunya memalui tahap verifikasi oleh Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 14 Desember 2023. Tim Konsultan dari Kantor Hukum Yulfan dan Rekan secara resmi menyerahkan draf final qanun tersebut kepada Keuchik Gampong Mon Ikeun melalui Ketua Tuha Peut di Meunasah Gampong Mon Ikeun dalam kegiatan Musrembang Gampong tahun Anggaran 2024, Rabu, (20/12/2023).
Sekretaris Tuha Peut Gampong Mon Ikeun, Eli Susana, S.Pd. M. Pd mengatakan, “qanun ini lahir atas keprihatinan kami untuk mengaja kerukunan masyarakat gampong Mon Ikeun ke depan, “Ada hal-hal terkait kegiatan sosial, tata tertib dan penyelesaian perselisihan dan persengketaan di kampung, kami membutuhkan Qanun sebagai acuan dalam penyelesaian masalah ditingkat gampong, karena tidak semua hal harus menggunakan jalur hukum formal seperti pihak kepolisian, Qanun ini juga untuk menjaga aset dan kekayaan gampong baik aset tetap maupun sumber daya alam yang ada dikampung tentunya untuk peningkatan pendapatan asli gampong.” ujarnya.
Tambahnya, Eli menjelaskan, Gampong bisa menyelesaikan Perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan faraid, perselisihan antar warga, khalwat mesum, perselisihan tentang hak milik, pencurian dalam keluarga (pencurian ringan), perselisihan harta-seharkat, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan dan pelanggaran adat tentang ternak, pertanian serta hutan, persengketaan di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan (dalam sekala kecil yang merugikan komunitas adat), pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik. Pencemaran lingkungan (skala ringan), ancam mengancam (tergantung jenis ancaman) dan perselisihan-perselisihan yang lain yang melanggar adat dan istiadat, ini adalah Qanun Gampong pertama yang berhasil kami selesaikan bersama perangkat Gampong, tuturnya.
Yulfan S.H. Praktisi Hukum dari Kantor Yulfan & Rekan menjelaskan, “Qanun Gampong Mon Ikeun No. 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kehidupan Gampong tidak hanya fokus hal-hal yang bersifat formil seperti penyelesaian sengketa, kami juga melakukan penguatan terhadap hukum adat di Gampong Mon Ikeun. Pembuatan Qanun ini telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kami menjaga agar qanun ini tidak tumpang tindih dengan aturan perundang-undangan lainnya dan sesuai dengan kewenangan gampong sebagai struktur pemerintahan terendah, bagi kami pembuatan qanun tidak hanya menyusun regulasi-regulasi tapi juga melakukan edukasi kepada masyarakat luas tentang hukum dan adat. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Pihak Pemkab Aceh Besar melalui Kabag Hukum Setdakab Aceh Besar, Bapak Rafzan SH MM, untuk melakukan fasilitasi dan review terhadap penyusunan Qanun ini. Harapan kami semoga Qanun Gampong Mon Ikeun ini bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong Mon Ikeun.”
Samsul Kamal, Keuchik Gampong mengatakan bahwa, “Sejak disahkan dan ditetapkan qanun ini maka segala hal yang menyangkut permasalahan gampong dan yang berhubungan dengan perilaku masyarakat harus sesuai dengan qanun ini, karena qanun ini menitikberatkan pada tata kelola kehidupan masyarakat agar sesuai dengan syariat Islam dan adat-istiadat gampong”.
Samsul Kamal juga mengucapkan terimakasih kepada konsultan dan Pemerintah Aceh Besar yang telah membantu pembuatan qanun ini, “Dan saya juga berterima kasih kepada Tim Kantor Hukum Yulfan & Rekan dan Pemkab Aceh Besar yang sudah melakukan proses penyusunan dan perbaikan atas rancangan qanun ini sehingga sekarang bisa ditetapkan bersaman dengan kegiatan Musrembang Gampong”.

Komentar