Deddy Sitorus Desak Gibran Mundur dari Wapres, Minta Maaf kepada Prabowo dan Rakyat Indonesia
INFONANGGROE.COM - Desakan agar Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden kembali mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya. Kali ini, desakan tersebut disampaikan Deddy Sitorus, anggota Komisi II DPR RI dari PDI Perjuangan (PDIP).
Deddy menilai putusan MA tidak bisa dipisahkan dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, persoalan persyaratan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden seharusnya tidak lagi menjadi perdebatan.
Saat dikonfirmasi pada Senin (2/11/2026), sebagaimana dilaporkan Bloomberg Technoz, Deddy menyebut Gibran sepatutnya mengambil tanggung jawab secara moral dan etis dengan mengundurkan diri secara sukarela.
Ia bahkan menilai mempertahankan jabatan setelah adanya putusan kedua lembaga peradilan tersebut dapat berdampak terhadap citra Gibran di mata publik. Deddy kemudian menyampaikan usulannya secara tegas.
“Konsekuensinya secara moral dan etis, Gibran harus mundur dari posisi saat ini. Bertahan di posisinya setelah Putusan MK dan MA hanya akan menjadikan dia bahan tertawaan publik. Jadi saya mengusulkan agar Gibran secara ksatria dan terhormat mengundurkan diri,” kata Deddy, dikutip dari nowdots.
Selain meminta Gibran mundur, Deddy juga mendesak agar Wakil Presiden tersebut menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto karena dinilai telah mencoreng pemerintahan yang sedang berjalan.
Permintaan maaf itu, menurut Deddy, tidak cukup hanya ditujukan kepada Presiden, tetapi juga harus disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia.
“Dan yang paling penting adalah bagi Gibran untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia sebab telah menjadi cacat sejarah bagi negeri ini,” ujarnya.
Deddy juga menyinggung kemungkinan langkah politik apabila Gibran tidak bersedia mengundurkan diri. Ia berpandangan DPR RI perlu menindaklanjuti putusan MK dan MA melalui mekanisme yang tersedia dalam konstitusi.
Tak hanya itu, ia mendorong penelusuran dugaan tindak pidana terkait penerbitan surat keterangan (suket) serta dugaan penyelundupan pasal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Menurutnya, persoalan tersebut perlu diungkap agar tidak kembali terulang.
Putusan MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran
Adapun perkara yang menjadi sorotan tersebut bermula dari kasasi yang diajukan Subhan melalui perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Gugatan itu mempersoalkan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran.
Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan permohonan kasasi tersebut. Dalam amar putusannya, MA membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya atau judex facti serta mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
MA juga menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran batal demi hukum dan tidak sah.
Meski demikian, desakan pengunduran diri tersebut sejauh ini merupakan pandangan politik Deddy Sitorus. Sementara itu, usulan agar DPR mengambil langkah lebih lanjut dikaitkan dengan kemungkinan Gibran tidak mengundurkan diri secara sukarela.
Dalam laporan tersebut, belum terdapat tanggapan dari Gibran terkait desakan yang disampaikan politikus PDIP itu.
Komentar