Banyak Proyek Otsus Aceh Terbengkalai, BPK RI Beri Teguran Keras
BANDA ACEH - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyoroti tajam pengelolaan anggaran di Serambi Mekah. Lembaga audit negara ini menemukan banyak proyek infrastruktur dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh terbengkalai. Berbagai proyek tersebut bahkan belum berfungsi hingga saat ini.
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko BPK RI, Dr. Hery Subowo, menyampaikan langsung teguran tersebut. Ia berbicara dalam Rapat Paripurna DPR Aceh pada Senin (22/6/2026). Agenda utama rapat tersebut adalah penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2025. Hery menyebut Dana Otsus merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan daerah. Namun, Pemerintah Aceh masih mengabaikan sejumlah persoalan serius di lapangan.
“Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian bersama, di antaranya masih terdapat output kegiatan yang belum fungsional atau terbengkalai,” kata Hery.
Audit BPK membidik beberapa proyek besar yang mangkrak. Proyek tersebut meliputi pembangunan rumah sakit rujukan regional dan Gampong Atlet di Aceh Barat. Selain itu, sorotan juga tertuju pada sejumlah gedung, jembatan, hingga masjid di berbagai kabupaten dan kota.
BPK juga membeberkan lemahnya sistem monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut pengawasan anggaran Otsus. Pemerintah Aceh belum menjalankan pengawasan secara memadai dan memiliki dokumentasi yang buruk. Mereka juga kerap mengabaikan rekomendasi audit terdahulu sehingga masalah serupa terus berulang.
Pemerintah Aceh juga terbukti belum memperbarui petunjuk teknis pengelolaan dana. Akibatnya, aparatur daerah mengalokasikan anggaran di luar prioritas sasaran utama.
“Pemeriksaan menunjukkan Pemerintah Aceh belum memperbaharui petunjuk teknis pengelolaan Dana Otsus serta masih terdapat penggunaan Dana Otsus yang tidak sesuai dengan prioritas sasaran penggunaan Dana Otsus,” ujarnya.
Catatan merah lain dari BPK adalah lonjakan realisasi hibah untuk instansi vertikal. Kebijakan ini berbanding terbalik dengan penurunan anggaran program pro-rakyat. Contohnya adalah penurunan realisasi program rumah layak huni dan infrastruktur dasar.
“Realisasi hibah kepada instansi vertikal yang meningkat, beriringan dengan penurunan realisasi program rumah layak huni, dan berbagai program prioritas pembangunan infrastruktur,” tuturnya.
Merespons temuan ini, BPK merekomendasikan Gubernur Aceh segera menyusun regulasi petunjuk teknis yang lebih mendalam. Pemerintah daerah harus memperkuat koordinasi pengawasan agar hasil pembangunan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
“Memastikan hasil pembangunan yang bersumber dari Dana Otsus dapat dimanfaatkan, dipelihara, dan dilanjutkan keberfungsiannya secara optimal, dan menyampaikan laporan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring, evaluasi, audit, dan pengawasan Dana Otsus secara berkala kepada Bappeda Aceh,” jelas Hery.
BPK juga menginstruksikan Sekretaris Daerah Aceh selaku Ketua TAPA bersama Kepala Bappeda dan Inspektorat untuk bergerak cepat. Mereka harus menyusun katalog kondisi terbaru dari seluruh proyek mangkrak sebagai bahan evaluasi.
“Jika terdapat output yang tidak dapat dilanjutkan, sertakan telaah penjelasan atas kondisi tersebut. Kemudian memprioritaskan anggaran pada Musrenbang APBA dan Musrenbang Otsus untuk menyelesaikan program atau kegiatan dana Otsus yang belum fungsional tersebut sebelum pengusulan kegiatan baru,” jelasnya.
Terakhir, Kepala Bappeda Aceh harus menciptakan mekanisme pemantauan berkala yang melibatkan Inspektorat. BPK mengingatkan bahwa kelalaian dalam membenahi sistem ini akan menghambat efektivitas Dana Otsus dalam menyejahterakan rakyat Aceh.
“Dengan mempertimbangkan upaya, capaian keberhasilan, dan kelemahan-kelemahan yang terjadi sebagaimana diuraikan tersebut, BPK menyimpulkan, apabila permasalahan-permasalahan tersebut tidak segera diatasi, maka dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan Dana Otsus Aceh dalam mencapai tujuan Otonomi Khusus untuk percepatan pembangunan Aceh,” pungkasnya. **

Komentar