Anggaran Infrastruktur Jalan Tak Ideal, Ketua DPRD Desak Evaluasi Penyusunan APBD 2026
CIREBON - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar menyusun anggaran belanja daerah berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, terutama dalam sektor infrastruktur dan kesehatan. DPRD menilai alokasi anggaran belanja modal saat ini belum proporsional, terutama untuk perbaikan infrastruktur jalan yang mendesak.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menyampaikan kritik tersebut usai memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) pada Senin (4/8/2025). Ia menyoroti komposisi belanja modal yang dianggap belum mencerminkan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
"Dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), belanja daerah totalnya mencapai Rp 4,39 triliun. Tapi dari angka itu, hanya sekitar Rp 170 miliar yang dialokasikan untuk belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi. Ini jauh dari kata ideal," kata Sophi.
Menurut Sophi, alokasi untuk jalan rusak seharusnya dialokasikan secara khusus minimal sebesar Rp 300 miliar, mengingat kondisi jalan yang semakin banyak dikeluhkan warga. Ia mengingatkan, infrastruktur jalan bukan hanya berkaitan dengan kenyamanan, tapi juga menyangkut keselamatan warga dan kelancaran perekonomian daerah.
"Selama kami turun ke lapangan, mulai dari reses hingga menerima langsung aspirasi masyarakat, keluhan yang paling sering muncul adalah soal jalan rusak. Jadi, ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak," tegas politisi perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPRD Cirebon itu.
Sophi juga menyinggung pentingnya keberpihakan anggaran kepada masyarakat, bukan sekadar pembagian anggaran antarunit kerja. Ia berharap Pemkab Cirebon mengevaluasi pos anggaran yang tidak esensial, seperti kegiatan seremonial, dan mengalihkannya ke sektor prioritas.
"Karena ini uang rakyat, maka perencanaannya juga harus mencerminkan kebutuhan rakyat, bukan hanya pembagian anggaran antarinstansi," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa protes masyarakat atas jalan rusak bukan hal baru. Sejumlah warga bahkan sempat melakukan aksi demonstrasi karena jalan yang rusak parah kerap menyebabkan kecelakaan hingga menimbulkan korban jiwa.
"Ini sudah terjadi sejak lama. Jalan rusak bukan hanya menghambat mobilitas, tapi juga mengancam keselamatan dan memukul ekonomi rakyat," tambahnya.
Untuk itu, DPRD Kabupaten Cirebon telah sepakat menjadikan pembangunan jalan dan kesehatan sebagai fokus utama dalam pembahasan APBD 2026. Sophi menyatakan komitmennya untuk terus mengawal agar anggaran ke depan lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. ***

Komentar