Anak Jalanan Jadi Prioritas Utama dalam Program Sekolah Rakyat Kemensos
INFONANGGROE - Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) menegaskan bahwa anak jalanan akan menjadi salah satu sasaran prioritas dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang akan mulai digulirkan secara nasional pada 14 Juli 2025 mendatang.
Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos, Idit Supriadi Priatna, menjelaskan bahwa data penerima program ini bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Anak-anak dari kelompok desil 1 dan desil 2 atau kategori paling miskin menjadi fokus utama, terutama mereka yang telah putus sekolah dan tidak tercatat dalam Dapodik.
“Desil 1 ini mencakup mereka yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Anak-anak yang tidak terdaftar di Dapodik dan masih hidup di jalanan menjadi prioritas kami,” kata Idit saat ditemui di Bandung, Sabtu (5/7/2025), dikutip dari Antara.
Untuk memastikan program ini tepat sasaran, Kemensos bekerja sama dengan Dinas Sosial daerah membentuk tim khusus yang akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan dan seleksi.
Salah satu lokasi permanen Sekolah Rakyat yang telah siap dibangun berada di Ciwidey, Kabupaten Bandung. Saat ini, sekolah sementara untuk wilayah tersebut masih menggunakan fasilitas di kawasan Jalak Harupat. “Lahan di Ciwidey sudah disiapkan, dan beberapa daerah lain di Jawa Barat juga tengah memproses pembangunan sekolah permanen,” ujar Idit.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama yang memberikan pendidikan gratis untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA. Seluruh biaya pendidikan, tempat tinggal, makan, dan kebutuhan dasar siswa akan ditanggung penuh oleh negara.
Program ini merupakan bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, sekaligus upaya strategis untuk memutus rantai kemiskinan.
Pelaksanaan program dikoordinasikan oleh Kemensos, sementara rekrutmen tenaga pendidik dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag).
Yang membedakan Sekolah Rakyat dengan sekolah konvensional adalah pendekatannya yang fleksibel dan personal. Program ini menerapkan sistem multi entry dan multi exit, memungkinkan siswa untuk masuk kapan saja tanpa harus menunggu tahun ajaran baru, serta menyelesaikan pendidikan sesuai kecepatan belajarnya masing-masing.

Komentar