Aceh Besar, INFONANGGROE.com — Pemerintah Gampong Tungkob, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong (Musrembang) Tahun Anggaran 2026 di Meunasah Gampong Tungkob, Minggu 18 Januari 2026.
Musrembang ini menjadi forum penting untuk merumuskan arah pembangunan desa di tengah pemangkasan signifikan Dana Desa.
Musrembang dihadiri Koordinator Pendamping Kecamatan, Pendamping Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tuha Peut, pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), kader Posyandu, kader PKK, serta unsur masyarakat Gampong Tungkob.
Keuchik Gampong Tungkob, M. Hamdi, mengungkapkan bahwa Dana Desa (DD) tahun 2026 yang diterima gampongnya hanya sebesar Rp 275.071.000, turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp 700 juta.
“Pemotongan Dana Desa ini terjadi secara nasional dan diperuntukkan bagi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ada atau tidak ada pembangunan koperasi di desa, pemotongan tetap terjadi. Namun di Gampong Tungkob, pembangunan gedung koperasi sudah mulai berjalan,” ujar Hamdi.
Dengan keterbatasan anggaran tersebut, Pemerintah Gampong Tungkob menetapkan prioritas penggunaan dana pada sektor-sektor dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dana Desa dialokasikan untuk ketahanan pangan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) ekstrem, Posyandu, TP PKK, alat tulis kantor (ATK), operasional pemerintahan gampong, serta operasional operator desa.
Selain itu, Hamdi juga menyampaikan kabar baik terkait program nasional Makanan Bergizi (MBG). “Alhamdulillah, pada tahun 2026 ini Gampong Tungkob mendapatkan program MBG untuk bayi, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Ini merupakan bagian dari kebijakan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Hamdi.
Sementara itu, Koordinator Pendamping Kecamatan, Ahyar, menjelaskan bahwa Musrembang bukan semata-mata membahas Dana Desa, melainkan seluruh potensi pendapatan gampong, baik dari Alokasi Dana Gampong (ADG) kabupaten, Dana Desa, maupun pendapatan dari usaha ekonomi gampong.
“Musrembang ini bertujuan menggali seluruh sumber pendapatan desa. Jadi tidak hanya fokus pada Dana Desa dari APBN, tetapi juga sumber-sumber lain yang bisa dikembangkan,” jelas Ahyar.
Ia juga menilai kinerja Pemerintahan Gampong Tungkob tergolong baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan belanja, hingga pelaporan. Menurutnya, tata kelola yang baik menjadi salah satu indikator negara dalam memberikan dukungan anggaran dan insentif kinerja kepada gampong.
Ahyar menambahkan, anggaran Rp 275 juta pada tahun 2026 diarahkan untuk kegiatan rehabilitasi terbatas, pembinaan masyarakat, serta penanganan kebencanaan. Ia menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam Musrembang untuk menyampaikan kebutuhan dan usulan prioritas.
Lebih jauh, Ahyar menjelaskan bahwa dalam tujuh tahun terakhir, pembangunan fisik desa pada umumnya telah cukup terpenuhi. Di era pemerintahan Presiden Prabowo, arah kebijakan Dana Desa bergeser dari pembangunan fisik ke penguatan ekonomi dan pembangunan manusia.
“Kalau hanya membangun fisik tanpa fungsi maksimal, bangunan itu akan rusak dalam lima tahun. Sebaliknya, pembangunan manusia melalui pembinaan dan penguatan kapasitas SDM memang tidak terlihat instan, tetapi dampaknya bisa dirasakan lebih dari sepuluh tahun dan diwariskan ke generasi berikutnya,” ujarnya.
Ia mencontohkan program Posyandu dalam pencegahan stunting serta investasi di bidang pendidikan sebagai fondasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia gampong. “Dampaknya mungkin tidak langsung terlihat, tetapi sangat menentukan masa depan desa,” kata Ahyar.
Musrembang Gampong Tungkob pun menjadi momentum refleksi sekaligus penegasan arah baru pembangunan desa: dari dominasi beton dan bangunan fisik, menuju investasi jangka panjang pada manusia dan kemandirian ekonomi masyarakat.
