Pemerintah dan Komisi VI DPR RI Didesak Cross check penggunaan anggaran CSR/PKBL/PSO BUMN di Aceh

  • Whatsapp
Pemerintah dan Komisi VI DPR RI Didesak Cross check penggunaan anggaran CSR/PKBL/PSO BUMN di Aceh

Banda Aceh, INFONANGGROE.com – Tingkat kemiskinan Aceh yang berada di level kemiskinan tertinggi di Sumatera hingga menyentuh angka 15 % sepatutnya menjadi tanggung jawab bersama berbagai pihak, bukan hanya pemerintah Aceh tetapi juga pemerintah pusat. Sejauh ini berbagai kebijakan pusat di Aceh belum berhasil menghadirkan dukungan maksimal bagi pemerintah Aceh bahkan terkesan ibarat dilepas kepala diikat kaki. Bahkan realisasi kegiatan baik itu berupa Public Service Obligation (PSO), Corporate Social Responbility (CSR) ataupun Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) yang diperuntukkan di Aceh belum menyentuh sektor pemberdayaan real masyarakat Aceh.

“Distribusi Penggunaan CSR, PKBL dan PSO BUMN selama ini dinilai besar kemungkinan terindikasi fiktif. Kenapa kami katakan demikian, besar kemungkinan laporan yang diberikan oleh BUMN di Aceh terkait penggunaan PKBL, CSR maupun PSO baik kepada komisi VI DPR RI maupun kementerian terkait tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta di lapangan, sehingga harus benar-benar dicross check,” ungkap Ketua Komda Dewan UKM Aceh Besar, Farizal kepada media, Sabtu (29/02/2020).

Menurut Farizal, laporan yang diberikan BUMN kepada DPR RI dan Pemerintah pusat terkait penggunaan realisasi PKBL, CSR dan PSO sejauh ini terindikasi tak berimbang antara laporan dan kenyataan.

“Bisa jadi ada BUMN yang lapor capaian realisasi PKBL, CSR atau PSO dari perusahaan tersebut mencapai 90% lebih atau bahkan bisa jadi ada yang laporan 99%. Padahal jangan kan untuk masyarakat yang lebih luas, masyarakat di sekitar BUMN tersebut beroperasi saja belum tersentuh. Padahal jika kita tinjau lebih lanjut ada BUMN di Aceh yang alokasi CSR/PKBL atau PSO perusahaannya lebih 9 Milyar Rupiah/tahun. Tapi penggunaannya untuk apa, output dan outcome nya seperti apa juga tak terlihat jelas indikatornya, mirisnya lagi keberadaan program yang merupakan kewajiban perusahan BUMN tersebut juga terkesan ditutupi dari publik,” bebernya.

Farizal melanjutkan, sudah berpuluh tahun BUMN-BUMN mengeksploitasi hasil alam di Aceh dan mengambil keuntungan dari sektor ekonomis di Aceh namun kontribusi secara optimal untuk pembangunan ekonomi di Aceh juga belum terlihat. “Selama ini kita sering begitu ada even muncul logo beberapa BUMN, apa untuk itu peruntukan CSR/PKBL/PSO BUMN yang diamanahkan UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN? Inikan patu dipertanyakan, pasalnya selama ini terkesan cuma untuk itu yang nampak di publik,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Farizal menyebutkan patut diduga kemungkinan besar penggunaan anggaran sosial BUMN dikelola oleh BUMN itu sendiri, dipergunakan untuk kegiatan orang dalam BUMN itu sendiri dan penerima manfaat dari BUMN itu sendiri, sehingga manfaat kepada masyarakat sangat minim.

“Apakah slogan BUMN hadir untuk negeri yang diharapkan berkontribusi maksimal untuk negara dan rakyat selama ini hanyalah slogan dan semboyan belaka? Sementara, faktanya dari BUMN, oleh negara, kepada BUMN itu sendiri,”ujarnya.

Farizal berharap kehadiran BUMN di Aceh benar-benar memberikan konstribusi maksimal untuk peningkatan ekonomi dan SDM masyarakat Aceh.

“Kalau kita lihat misi suci dari semua BUMN itu adalah untuk kemajuan negeri sendiri bukan semata-mata untuk kemajuan perusahaan, bukan untuk memakmurkan pejabat dan karyawan saja. Namun, jika untuk pembiayaan program kemitraan, program tanggung jawab sosial atau public service Obligation pun dipergunakan untuk memakmurkan internal BUMN itu sendiri maka tentunya hal ini telah menyalahi misi suci itu sendiri. Untuk itu kami minta DPR RI yang membidangi hal tersebut harus melakukan pengawalan maksimal dan pemerintah terutama kementerian BUMN kita minta untuk segera melakukan evaluasi kinerja dan keberadaan BUMN di Aceh,”pungkasnya.

Aliexpress WW
Rubrik       : Politik

Pos terkait