Manuver Pemakzulan Dinilai “Lebay”, DPRA dan Eksekutif Diminta Fokus Kerja Sama

  • Whatsapp

Banda Aceh, INFONANGGROE.com – Mahasiswa Program Doktor UIN Ar-Raniry yang juga Mantan Ketua Senat Mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh periode 2017-2018, Lismijar kepada media infonanggroe.com mengatakan bahwa usulan pemakzulan PLT Gubernur Aceh oleh sejumlah anggota DPRA beberapa hari yang lalu tidak sepatutnya terjadi ditengah meningkatnya kasus positif covid-19 di Aceh saat ini.

Menurut Lismijar, manuver pemakzulan yang dibangun oleh sejumlah anggota DPRA tersebut tidak begitu penting dipertontonkan ke publik. Bila dibandingkan dengan harapan publik tentang begitu pentingnya kerja keras semua pihak terutama Eksekutif dan Legislatif dalam upaya memperkecil laju pertumbuhan penyebaran Covid 19 di Aceh saat ini.

Kubu Politik di DPRA mestinya stop dulu bikin manuver-manuver berlebihan sampai pada ide pemakzulan. Yang kesannya mudah ditebak tujuannya itu, sekarang fokus dulu koordinasi ke penanganan Covid, ” Kata Lismijar, Minggu 6 September 2020.

Baca juga:
Maling Bawa Kabur Mobil, Uang dan Emas Milik PNS di Aceh Besar

Menurut Lismijar, manuver politik sampai pada level Penggunaan hak legislatif untuk melakukan pemakzulan (impeachment) terhadap PLT Gubernur Aceh yang dipertontonkan sejumlah DPRA saat ini adalah sesuatu yang kesannya sangat “Lebay” dan jauh dari syarat-syarat substansi aturan yang berlaku, sebab menurut amatannya kata Lismijar, tak ada kebijakan Plt Gubernur Aceh yang sebegitu parah, sehingga harus dipaksakan untuk dimakzulkan oleh DPRA. Apalagi bila kita amati secara aturan hukum, hanya keputusan Mahkamah Agung yang berhak menyatakan seorang kepala daerah itu bersalah, dan bukan keputusan DPRA.

Lismijar menambahkan, membaca dari klarifikasi oleh pihak eksekutif kemarin, sudah jelas alasan ketidakhadiran langsung Plt Gubernur pada rapat paripurna LPJ APBA 2019. Kehadiran Sekda itu kan referentatif Gubernur, lazim dimana-mana, dan justru yang tidak lazim adalah kenapa sampai ada wacana interpelasi serta pemakzulan gara-gara perihal sederhana itu?” tanya Lismijar, yang juga Wakil Ketua Umum LSM SIGAP Aceh.

Kemudian, terlepas dari argumentasi kubu otoritas di DPRA saat ini, pihaknya meyakini bahwa hak Interpelasi, apalagi pemakzulan yang dimiliki legislatif tidak serta merta mudah diterapkan. Karena menurut Lismijar, seorang kepala daerah hanya bisa dimakzulkan melalui tata cara, dan mekanisme ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang Larangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Baca juga:
Maling Bawa Kabur Mobil, Uang dan Emas Milik PNS di Aceh Besar

Selain itu tambah Lismijar, Proses mekanisme pemakzulan juga tidak gampang, karena harus memenuhi segala macam syarat yang akan di bawa ke Mahkamah Agung untuk disidangkan dan dibuktikan secara hukum tentang ada tidaknya pelanggaran Undang-Undang, dan terakhir pada keputusan politik Presiden yang akan menerima ataupun menolak usulan pemakzulan tersebut, ungkap Lismijar.

Jadi tegasnya, kalau urusan ketidak hadiran PLT Gebernur yang menjadi alasan pemakzulan oleh pihak DPRA, itu terkesan terlalu prematur dan cenderung terlihat terlalu dipaksakan. Kita patut mempertanyakan kenapa pihak otoritas di DPRA terlihat begitu berambisi dengan pemakzulan tersebut? karena itu menurut lismijar. Bila pihak otoritas di DPRA terlalu bermanuver dengan isu pemakzulan ini, tentunya yang menjadi korban adalah masyarakat, karena eksekutif dan legislatif tidak lagi maksimal menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

“Oleh karenanya, kita meminta sikap kedewasaan politik dari DPRA dan Eksekutif untuk duduk bersama memecahkan kebuntuan kominikasi. Tidak ada yang sulit diselesaikan jika kedua belah pihak mau duduk bareng serta tidak memaksakan ego pribadi dalam bekerja sama yang seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat di atas segalanya,” tutup lismijar yang juga akademisi dari salah satu kampus di Banda Aceh.

Rubrik       : Politik

Pos terkait