Ketua DPRA: Sengaja untuk Buat Gaduh

  • Whatsapp
Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin memberi keterangan kepada para jurnalis. (Serambinews)

BANDA ACEH – Terkait isu yang menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) pengangkatan Ir Nova Iriansyah MT sebagai Gubernur Aceh yang definitif sudah keluar, Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, menilai, isu tersebut sengaja dimainkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membuat gaduh. Padahal, menurut Dahlan, sesuai regulasi, pengangkatan Gubernur Aceh yang definitif harus berdasarkan usulan DPRA kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Sebenarnya, lanjut Dahlan, yang paling penting dipikirkan sekarang oleh eksekutif adalah bagaimana menekan laju kasus, meningkatkan angka kesembuhan, dan mengurangi jumlah warga yang meninggal akibat terinfeksi virus Corona (Covid-19).

“Apa skema dan action yang sudah dilakukan Pemerintah Aceh? Kemana angka 2,5 triliun rupiah dana refocusing APBA 2020? Apa yang kurang dalam konteks penanganan kesehatan? Apa yang bermasalah dalam konteks sosial dan ekonomi? Seharusnya isu-isu seperti itu yang perlu dipertimbangkan,” ungkap Dahlan.

Biasanya, sambung Dahlan, bila SK pemberhentian Gubernur Aceh sudah turun, maka langkah lanjutan adalah pihak DPRA akan membawanya dalam rapat untuk mengusulkan pejabat definitif. Hal itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Dalam Bab VII Bagian Kedua UUPA, katanya, diatur tentang Tugas dan Wewenang DPRA dan DPRK. Pada Pasal 23 ayat (1) huruf (d) disebutkan, DPRA mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Menurut Dahlan, isu tersebut sengaja diembuskan di tengah masa penanganan pandemi. Di sisi lain, tambahnya, DPRA secara kelembagaan juga sedang fokus pada agenda penyampaian hak interpelasi dan kini berlanjut pada penyampaian hak menyatakan pendapat terhadap Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT.

“Masalah ini sedang berproses di DPRA. Saat ini, sudah puluhan anggota DPRA menandatangi persetujuan hak menyatakan pendapat terhadap Plt Gubernur Aceh. Hampir dari semua fraksi, tapi belum dilaporkan kepada kami. Jika sudah disampaikan oleh para inisator, baru kita tindak lanjuti,” ungkap Dahlan.

Sesuai regulasi, tambah Dahlan Jamaluddin, hak menyatakan pendapat bisa diajukan jika ditandatangi minimal oleh 20 anggota dewan. Kemudian, sebutnya, para insiator akan menyampaikan kepada pimpinan DPRA sebelum dibawa ke rapat badan musyawarah untuk diambil sikap dalam paripurna.

Rubrik       : Politik
Editor       : Jufry Ijup
Sumber    : serambinews.com

Pos terkait