DPRA : Ingatkan PLT Gubernur Aceh Stop Keluarkan Kebijakan Merugikan Rakyat

  • Whatsapp

BANDA ACEH, INFONANGGROE.com – Anggota DPRA Fraksi PNA Samsul Bahri (Tiyong) mengingatkan Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur Aceh tidak mengeluarkan kebijakan menyusahkan masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

“Seperti kebijakan pemasangan stiker pada mobil masyarakat untuk BBM subsidi. Dan juga larangan pembelian BBM subsidi kepada kendaraan bermotor yang belum lunas pajak,” sebut Samsul Bahri kepada media, Jumat 28 Agustus 2020.

Menurut Samsul Bahri, kebijakan tersebut menyusahkan masyarakat. Selain itu juga mengandung unsur penghinaan serta menjatuhkan harkat martabat masyarakat Aceh.

Baca juga:
Koalisi Parlok Aceh Besar: Referendum Perlu Disuarakan untuk Nilai Tawar Politik Aceh

Samsul Bahri Ketua Umum Partai Nanggroe Aceh (PNA) menegaskan pihaknya menolak kebijakan tersebut. Serta mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah mencabut surat edaran pemasangan stiker BBM subsidi.

“Saya tidak habis pikir mengapa kebijakan itu yang dikeluarkan. Padahal, ada persoalan lain yang harus diselesaikan di tengah pandemi COVID-19. Bukan mengurusi stiker BBM subsidi,” katanya.

Samsul Bahri mengatakan persoalan yang lebih penting dari stiker BBM subsidi. Di antaranya skema penanganan kasus COVID-19 seperti pemeriksaan massal serta karantina untuk memutus penyebaran virus corona.

Kemudian, program bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19. Dan ini harus segera dilaksanakan karena masyarakat Aceh saat ini kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah bagaimana mereka tidak terpapar COVID-19 serta bisa berusaha untuk memenuhi kebutuhan pokok,” kata Samsul Bahri.

Baca juga:
Kisruh Moge Touring, Sekum PII Abes : Projek Amoral Pemprov Aceh dan Blunder Pengawasan DPRA

Selain itu, Samsul Bahri meminta Plt Gubernur Aceh memasang stiker di semua mobil dinas. Sebagai tanda milik Pemerintah Aceh. Sebab, selama ini diduga banyak mobil dinas disalahgunakan oknum pejabat.

“Sering kali mobil dinas digunakan untuk kepentingan pribadi dan plat polisi diubah dari merah menjadi hitam. Pemasangan stiker untuk mencegah penyalahgunaan mobil dinas,” kata Samsul Bahri.

Baca juga:
DPRA : Tour Moge Lukai Hati Korban Konflik Aceh

Terkait mobil dinas, politisi partai lokal tersebut juga mengingatkan Plt Gubernur Aceh menaati peraturan Presiden tentang satuan harga regional untuk mobil dinas.

“Kami mendapat informasi, ada mobil dinas dibeli dengan harga miliaran rupiah. Padahal, standar mobil dinas pejabat eselon satu Rp700 jutaan rupiah dan eselon dua Rp500 jutaan. Kalau harga miliaran rupiah, tentu pemborosan belanja daerah,” kata Samsul.

Rubrik       : Parlementaria

Pos terkait