Bertemu Komisi V DPRK, Relawan Pemuda Serahkan Draft Terkait PBM Secara Daring

  • Whatsapp

Aceh Besar, INFONANGGROE.com – Komisi V DPRK Aceh Besar menyambut hangat kedatangan Pemuda Aceh Besar melakukan audiensi serta menyerahkan Draft terkait pendidikan terkait Pembalajaran Daring, Senin (08/06/2020) siang waktu setempat.

Khawatir akan penerapan PBM secara daring yang tidak seperti kita harapkan di beberapa wilayah Aceh Besar, mereka mewakili PII, Mahasiswa dan Pemuda Aceh Besar menawarkan solusi melalui Draft yang telah dirancang, ungkap Muhibuddin Ucok Ketua Komisi V DPRK saat dihubungi.

“Ada wilayah Aceh Besar yang tidak memumpuni untuk akses jaringan internet, kemudian keterbatasan smartphone oleh guru maupun siswa. “Harus kita akui hal tersebut benar-benar terjadi di Aceh Besar yang menghambat PBM secara daring”, lanjutnya.

Mereka menawarkan solusi yang baik sebagai penunjang efektivitas daring setelah melakukan diskusi dengan beberapa tokoh pendidikan khususnya Aceh Besar, “Draft tersebut telah diterima dan menjadi bahan evaluasi komisi V yang membidangi pendidikan bersama Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)”, kata dia.

Pihaknya juga mengapresiasi kepedulian pemuda yang berhadir dalam hearing, dari PII, BKPRMI, IPPELMAPA, IPPS IPPEMINDRA, Pemuda Pancasila Jantho, dan HIMAL. Sejumlah OKP dan Ormas yang berhadir menginginkan satu langkah alternatif untuk pembelajaran daring.

Ia juga mengharapkan kerjasama pemerintah, masyarakat demi pembenahan pendidikan di Aceh Besar. “Sinergitas pemuda yang utama, dimana pemuda punya semangat dalam membangun”, Demikian Muhibuddin Ucok Komisi V DPRK Aceh Bessar.

Sementara itu Koordinator pada hearing tersebut Reza Rachmadhani mengatakan apresiasi Komisi V yang responsif terkait pendidikan. “Ini bukanlah diskusi pertama, hampir setiap malam kita berdiskusi tentang bagaimana alternatif PBM daring agar efektif”, ungkap Reza.

Draft sudah kami serahkan kepada DPRK dengan harapan menjadi bahan evaluasi tentunya bersama Dinas Pendidikan. “Selesaikaan persoalan pendidikan ini sebagai persoalan Aceh Besar, bukan persoalan sektoral”.

Kekhawatiran kami pemuda adalah pada siswa kelas 1-3 SD dimana seharusnya mereka belajar membaca, menghitung, dan menulis tidak mungkin diajarkan secara daring, tambahnya.

Kami mengharapkan Bupati Aceh Besar selaku pemegang kebijakan untuk segera mengambil langkah tepat sebagai alternatif PBM Daring, khususnya siswa kelas 1-3 SD. “Kami sudah audiensi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) namun tidak ada titik temu sebagai solusi”, kata reza.

Kepada DPRK Aceh Besar sebagai legislasi kami meminta pengawasan terutama sektor pendidikan. “Harapan kami sangat besar kepada komisi V sebagai perwakilan rakyat yang membidangi pendidikan, untuk segera lakukan evaluasi terkait daring bersama Dinas terkait”, tutupnya.

Rubrik       : Parlementaria
Editor       : Musiarifsyah Putra

Pos terkait