Konflik Terakhir

  • Whatsapp

Konflik dan kekuasaan telah lahir sejak lama, Imperium yunani kuno dan kekaisaran Romawi berhasil mempraktikkan itu pada masa kejayaannya. Bangsa Romawi dipimpin oleh tujuh (7) Raja, sebelum berubah menjadi sistem pemerintahan Republik Romawi, rakyat telah berhasil mengkudeta rajanya yang ketujuh pada tahun 510 SM.

Masa kekuasaan raja ke-7 kekaisaran Romawi tidak kuat menahan isu propaganda, tekanan lawan politik bahkan intervensi politik yang dimainkan oleh saudara sedarah dalam istana hingga ia runtuh.

Tentunya seorang pakar politik seperti Karl Marx dalam teorinya menjelaskan ‘’ tidak ada kekuasaan tanpa konflik’’. Dimulai dari perselisihan, pertikaian, hingga berujung pada peperangan upaya menyelesaikan pergulatan dan mencapai nafsu buas akan kekuasaan.

Dalam satu Negara yang menganut sistem pemerintahan monarki dan diktator sekali pun tidak luput dari bingarnya pertikaian, contoh dalam islam konflik syiah dan sunni masa Muawiyah Bin Abu Sufyan dan Ali Bin Abi Thalib sebagai bukti, konflik Syiah dan Sunni hujjah rasional robohnya Ali Bin Abi Thalib hingga ia terbunuh pada akhir kekuasaannya.

Kejam memang begitu adanya, kala itu syiah dan sunni menjadi momok yang sangat bagus bagi politisi ulung seperti Muawiyah Bin Abu Sufyan untuk menumbangkan Ali yang berkuasa belum sampai dua tahun. Ketegangan antara keduanya disusupi Muawiyah dengan menawarkan solusi yaitu perdamaian agar barisan Syiah yaitu sparatis Ali dan Sunni barisan Ahlussunna Wal-Jamaah untuk kembali menyatu dalam satu atap kedamaian Dinul Islam.

Namun ternyata Muawiyah melihat kesempatan yang sederhana dan kompleks mampu ia jalankan, berbagai siasat politik indentitas, pendekatan keagamaan ia perlihatkan, propaganda dengan berbagai isu termasuk fenomena kematian Usman Bin Affan belum tuntas diungkap, bahkan gubernur Damaskus itu menyeru peperangan kepada Ali Bin Abi Thalib hingga berakhir Tahkim, Muawiyah keluar sebagai pemenang dan Khalifah Ali kalah harus merelakan kekuasaannya berpindah tangan kepada Deklarator Ana Khalifatu Khalifatur Rasulillah SAW Fil Ardhi yaitu Muawiyah Bin Abu Sufyan, sembari mendeklarasikan dirinya sebagai Khalifah yang sah di muka bumi.

Rekam jejak terkait upaya Muawiyah menumbangkan Ali wajar, bahkan menurut pakar politik lazim adanya konflik yang diciptakan meski tersirat segudang kepentingan dibaliknya. Dengan demikian tidak kurang dalam islam secara berkelanjutan ada beberapa Khalifah meluluhlantakkan Khalifah lainnya, keturunan sedarah karena hasrat tahta dan kedudukan. Dalam mitologi yunani juga dipercayai pertikaian Zeus dan Hades selaku dewa dalam memperebutkan power dan kendali hingga lahir peperangan antara dewa dan manusia.

Perebutan kekuasaan memang kecenderungan manusia itu sendiri, sifat alami yang ingin mendapatkan lebih dari pada manusia lain. Artinya siasat yang berhasil dibangun Muawiyah tepat dalam merebut mahkota raja, begitu pun sebaliknya Ali Bin Abi Thalib telah mengupayakan perlawanan untuk mempertahankan kekuasaannya meski gagal hingga barisannya terpecah menjadi beberapa kelompok, Syiah (barisan setia Ali) Khawarij (barisan keluar dari Ali saat Tahkim) dan Murjiah (barisan Ali namun telah berpasrah diri kepada Allah akan terlerainya konflik Ali dan Muawiyah).

Dari krisis itu mampu dicermati esensi keseteruan politik dalam islam tidak dapat terhindar. Dibungkus seksi dengan isu keagamaan, kafir, ikhtilaf, ras, ego sektoral, hingga menimbulkan konflik ditengah masyarakat. Tentunya dengan konflik elit politik seperti sosok Ali dan Muawiyah merugikan masyarakat arab kala itu, dimana roda pemerintahan tidak dijalankan dengan baik, pembangunan tidak merata karena mereka disibukkan dengan konflik yang mereka ciptakan sendiri.

Terlepas dari itu semua, konflik mampu digulir dari berbagai sektor semisal atas cocok, bawah siap, kiri dan kanan tidak menutup kemungkinan. Namun sektor atas yaitu Agama seperti akidah/tauhid menjadi momok paling banyak digemari oleh politisi, bak satu profesi yang ditekuni dalam sosial.

Kemudian disusul sektor ikhtilaf atau perbedaan pendapat tentunya juga bersinggungan praktik-praktik keagamaan, mulai perihal wajib, mandub, makruh, haram, hingga persoalan taqrir dari pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Tahun 2019 kembali terjadi pertikaian terkait penetapan rakaat shalat tarawih, penulis melihat langsung perdebatan itu berakhir dengan dakwa-dakwi hingga dibawa ke ranah politik praktis.

Ada beberapa politisi mengambil peran disana, memakai peci berkenan kain sarung angkat bicara guna menarik atensi pihak tertentu, rancunya apa yang dibicarakan sama sekali tidak subtansial dan korelasi terkait pertikaiaan diatas. Terlihat jelas bahwa oknum ingin mengendus siasat politiknya perihal yang sedang diperdebatkan.

Di Aceh sendiri banyak sektor konflik yang menarik untuk diperbincangkan, seperti uraian diatas sektor Agama mulai dari rakaat shalat tarawih 8/20, helatan Maulid Nabi Muhammad, Qunut shalat subuh hingga tata cara pelaksanaan shalat jumat, apalagi hal berbau kental dengan politik seperti proyek multiyears contrack (MYC) yang baru-baru ini hangat dibahas hingga persoalan Bendera Aceh yang tidak berujung, plus polemik Pengungsi Rohingya pun dipolitisasi pada waktu lalu.

Penerangan rakaat shalat tarawih tapi berujung pada pembunuhan karakter tokoh agama karena dianggap rival saat kontestasi politik, helatan Maulid Nabi berakhir dengan justifikasi bid’ah kemudian juga digiring kedalam ranah politik warna begitu pun persoalan bendera aceh hampir setiap tahun dipersoalkan namun kesejahteraan korban konflik, janda, anak yatim terlihat abai. Dan baru-baru ini mereka disibukkan dengan proyek multiyears pro dan kontra. Betapa uniknya politik di tanah Raja ini.

Serangkaian kecil polemik yang penulis sebutkan diatas adalah isu yang dibangun berkelanjutan oleh oknum sebagai wadah, dimana agama sebagai tuntunan kembali dijadikan kamuflase untuk melancarkan misi perebutan kekuasaan disana.

Rentetan konflik tiga tahun terakhir khususnya di Aceh hanya sebagai tipu muslihat, pertikaian karena isu-isu agama dan sosial untuk meluluhlantakan satu kekuasaan. Berangkat dari persoalan dalam masyarakat dan kepentingan sosial tapi ternyata terselubung kepentingan segelintir anak manusia yang ingin berkuasa.

Pernah mendengar Pole Dance? Ya perpaduan seni tari dan akrobatik yang populer beberapa tahun silam. Menggunakan tiang diatas panggung, dengan gerakan seksi dan menggoda ia menari-nari mengelilingi tiang secara terus menerus. Begitu pun konflik yang diciptakan oleh dancer politik Aceh saat ini, asik dengan isu itu-itu saja yang jauh dari kata subtansial, remeh temeh namun justru konflik itu sendiri terus digulir ke masyarakat layak tarian penari Pole Dance di atas panggung.

Praktik sedemikian rupa dipertontonkan khususnya Aceh Besar. Seakan akan Agama menjadi bahan candaan dalam politik, nasib janda dan anak yatim korban konflik terabaikan dan pertikaian bendera Aceh seharusnya sudah selesai namun kembali disulap menjadi bahan diskusi dari meja ke meja, kuliah umum, sosial media seperti menonton pergelaran seni rupa atau lawakan saja.

Narator yang menjijikkan mencoba mempengaruhi opini publik, membangun persepsi buruk masyarakat terhadap satu kekuasaan dengan dua hujjah yaitu balancing atau monitoring padahal jika bahu kekuasaan telah goyah maka narator laknat beserta kroninya berkesempatan mengguling alih kekuasaan.

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) politisi kembali mencari panggung untuk bersandiwara, beretorika dengan masyarakat bahwa ia peduli agama, peduli bangsa, berbicara kepentingan masyarakat namun ternyata tidak demikian. Memancing perhatian masyarakat dengan isu padahal ingin mencuri start kampanye guna stimulus menuju kursi kekuasaan.

Bagaimana dengan asumsimu? Tentunya petahana yang duduk sebagai Gubernur, Bupati, maupun Walikota sekarang akan terus diganjar dengan konflik selama dua tahun ini karena mereka yang ingin kekuasaan telah mempersiapkan amunisi konflik guna melucuti pemerintahan dan mengambil start kampanye.

Lantas bagaimana dengan pembangunan? Tentu masyarakat sangat dirugikan, seharusnya elit politik dan pemangku kekuasaan berjibaku dalam mengemban amanah fokus mensejahterakan rakyat. Tapi realitas tidak demikian mereka disibukkan mencari kesalahan lawannya yang ingin ditumbangkan, claim sana claim sini, membawa dalil-dalil agama sebagai temeng untuk menyudutkan, mempolitisasi masyarakat lemah yang seharusnya diperjuangkan bukan dijadikan jembatan politik, apakah dalam islam dituntut demikian?

Mengutip karangan Hepi Andi Bastomi tetang Wajah Politik Muawiyah Bin Abu Sufyan, “Dasar kebenaran adalah suci diturunkan dari langit namun direalisasi atas kepentingan masing-masing ketika sesampainya dibumi”.

Menyantuni janda, anak yatim adalah benar perintahNya, mensejahterakan masyarakat lewat ekonomi tujuan politik islam, helatan Maulid Nabi sebagai sedekah dan ajang silaturrahmi benar dalam agama namun kemudian dialih, dari sebuah kebenaran suci menjadi kepentingan oknum yang terbungkus rapi tentunya dijual kepada konsituen yaitu masyarakat.

Konflik tidak muncul dengan sistem kesultanan atau dinasti semata, bahkan dalam Demokrasi era 4.0 sekalipun. Tujuan hakikinya ialah memperoleh kekuasaan. Pelembagaan oposisi sejauh ini hanya sebatas partai politik yang kalah dalam pesta demokrasi saat penentuan jabatan publik. Menamai diri oposisi tapi lazimnya menyelipkan hasrat untuk menggulingkan kekuasaan.

Padahal makna oposisi sangat luas, seluruh eleman masyarakat adalah oposisi akan satu kekuasaan. Media, OKP, Ormas hingga individu yang berperan aktif mengkritisi lajunya birokrat. Berbeda dengan realitas tiga tahun terakhir bahwa oposisi hanya mereka barisan sakit hati kalah saat kontestasi pemilihan. Secara tujuan pun telah berbeda, oposisi tidak lagi mengkritisi dengan bijak tapi dengan nafsu kekuasaan yang membahana meski terselubung.

Bias kembali terjadi ditengah masyarakat, narasi cacat dibangun seakan-akan hasrat mencerahkan tapi sebenarnya menginginkan tahta.

Semisal kisah diatas antara Muawiyah Bin Abu Sufyan dan Ali Bin Abi Thalib, Muawiyah menuntut keadilan ditengah konflik Syiah dan Sunni yang ia bangun. Keadilan yang disuarakan namun kekuasaan Ali sebagai khalifah yang diinginkan.

Dalilnya, oposisi akan terus mengkritik, membangun konflik, menggertak, mencari celah, bahkan menekan agar pemangku melepas kekuasaannya.

Tidak mau kalah, petahana mengeluarkan segala upaya untuk menepis dalil, menghalau kritik dan membungkam setiap gertakan yang dibayangi oposisi karena haus kekuasaan.

Sialnya, masyarakat menjadi korban dari keduanya, terkontaminasi akan kritikan, terjebak ikut mengkritik padahal awamnya pengetahuan terkait regulasi pembangunan dan politik. Salah satu stagnan pembangunan khusunya di Aceh karena elit sibuk dengan konflik yang mereka bangun.

Belum lagi persoalan Otonomi Khusus Aceh (Otsus) nyaris berakhir namun belum ada kejelasan dari Pemerintah Pusat. Menjadi tanggung jawab bersama untuk menyampaikan aspirasi perpanjangan Otsus.

Pertanyaan terakhir apakah setiap konflik masuk dalam kategori upaya balancing atau monitoring kekuasaan? Jika kemudian benar maka tidak adanya perbedaan sistem pemerintahan kesultanan monarki (Dinasti) dengan pola pemerintahan demokrasi. Tapi jika tidak demikian maka konflik yang dibangun hanya untuk mengambil alih kekuasaan meski terselubung.

Inilah yang penulis maksud konflik terakhir, konflik terakhir hanya untuk mengambil alih kekuasaan. Berpindah dari oknum ke oknum dengan berbagai cara ditempuh, isu, propaganda, fitnah, claim agar seksualitas dalam kekuasaan diraih.

Konflik terakhir tidak lain adalah akhir dari satu kekuasaan, dipertahankan atau luluh berantakan.

Penulis : Fahril Muzanna (Sekretaris Umum PII Aceh Besar).

Rubrik       : Opini

Pos terkait