Yahya BKY Minta Pemerintah Evaluasi Izin Koperasi Bina Meupakat

  • Whatsapp

Aceh Timur, INFONANGGROE.com – Anggota DPRK Aceh Timur dari Partai Aceh,  Yahya BKY neminta Pemerintah Aceh Timur,  Aceh dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengevaluasi kembali izin yang diberikan kepada Koperasi BM di Aceh Timur.

Permintaan tersebut disampaikan Yahya kepada awak media infonanggroe.com Kamis, 23/1/2020. Menurut Dia,  izin yang diberikan kepada  Koperasi tersebut adalah Izin Pemanfaatan Hutan Manggrove, yakni Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dan IUPHHK-Hkm.

Ditambahkan,  sesuai informasi yang diperolehnya,  areal yang diberikan Izin seluas 6000 Hektare lebih meliputi pesisir pantai Kecamatan Rantau Selamat hingga Birem Bayeun.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat yang datang ke Kantor DPRK beberapa waktu lalu,  Koperasi Bina Meupakat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang izin.

” Koperasi ini juga tidak pernah melaksanakan amanah Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P. 1/MENLHK/SETJENKUM/1/12019 tentang Izin Industri Primer Hutan pasal 43 huruf h poin 3″. Kata Yahya.

Dikatakan,  dalam permen tersebut antaranya berbunyi pemegang Izin wajib melaksanakan penanaman secara rutin, dan ada beberapa kewajiban lain yang diabaikan koperasi ini seperti pembinaan terhadap masyarakat.

Untuk itu Yahya meminta Pemerintah Aceh Timur,  Aceh dalam hal ini KPH Wilayah III dan MENLHK untuk mengevaluasi izin koperasi ini,  bila tidak dikwatirkan izinnya akan disalahgunakan.

” Selanjutnya kita akan berkordinasi dengan pihak terkait tentang hal ini dan bila perlu kita usulkan untuk dibentuk tim Pansus untuk kita tinjau langsung ke lapangan “. Tutup Yahya.

Terkait hal ini,  Ketua Koperasi Bina Meupakat,  Sufitri mengatakan, yang bahwa mereka masih aktif mengelola Areal Hutan Manggrove tersebut.

Rubrik       : Tak Berkategori