Sindir Koalisi NGO HAM:SIGAP Nilai Kisruh AKD DPRA Tidak Melanggar HAM

  • Whatsapp

Banda Aceh, INFONANGGROE.com – Wakil Ketua Divisi Politik dan Kebijakan Publik Dewan Pengurus Pusat Solidaritas Generasi Aceh Perubahan (DPP SiGAP Aceh) Banta Diman, meminta semua pihak terkait di DPRA yang saat ini belum menemukan kata sepakat perihal pembentukan Alat Kelengkapan Dewan(AKD) tersebut, untuk benar-benar memastikan bahwa kepentingan Rakyat banyak lebih penting dari pada kepentingan kelompok. Ia juga menilai, dinamika yang terjadi di Legislatif Aceh saat ini adalah sesuatu yang lumrah, mengingat dari dulu pihaknya memang sudah membaca bahwa akan ada kecenderungan ambisi penguasaan peran dari koalisi mayoritas di DPRA.

” Kecendrungan untuk mendominasi peran, apalagi di unsur AKD tertentu bagi kelompok mayoritas adalah sesuatu yang biasa dalam politik, tidak hanya di Aceh, di DPRD lain juga banyak. Namun, lagi-lagi harus dipastikan bahwa misi itu semua harus mengarah kepada prinsip kelayakan, etika politik, dan kesejahteraan Rakyat banyak” ujar Banta Diman pada awak media infonanggroe.com. Kamis 9 Januari 2020.

Selanjutnya, terkait dengan Koalisi NGO HAM Aceh yang menyurati atau melaporkan Fraksi Partai Demokrat Aceh ke Ketua umumnya SBY karena dianggap sudah meresahkan publik atas dugaan upaya menghambat pembentukan AKD DPRA. Banta Diman berpendapat, itu juga sah-sah saja sebagai respon politik warga negara, namun disisi lain ia justru tidak menemukan urgensi “meresahkan” publik disitu, apalagi melanggar HAM.

“Kondisi silang pendapat AKD di DPRA sekarang adalah suatu indikasi adanya negosiasi politik yang mengarah kepada proses win-win solution, jadi menurut saya, jangan terkesan ada penggiringan opini publik dalam proses tersebut, sehingga rentan sekali imbas negatifnya terhadap keharmonisan politik Aceh kedepan.” terang Banta.

Kemudian, sambung Banta, pihaknya juga mendorong agar masalah AKD DPRA tersebut tidak berlarut-larut berkepanjangan. Harus secepatnya menemukan keputusan yang arif dan sepatutnya, sebab, dikhawatirkan akan menghambat kinerja pokok legislatif itu sendiri. ” Semoga, secepatnya bisa menemukan jalan keluar yang terbaik, agar agenda-agenda pembangunan yang telah ditetapkan tersebut bisa berfaedah kepada Rakyat.” Harap Banta Diman.

Rubrik       : Tak Berkategori