Plt Gubernur Libatkan Kampus Buat Survey Pembanding BPS Terkait Aceh Miskin. SIGAP Aceh Mendukung, Berikut Alasannya

  • Whatsapp

Banda Aceh, INFONANGGROE.com – Wakil Ketua Divisi Politik dan Kebijakan Publik DPP Solidaritas Generasi Aceh Perubahan (SIGAP) Banta Diman, M.Si mendukung pernyataan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah  mengajak Perguruan Tinggi di Aceh untuk melakukan Survey pembanding. Hal ini disampaikan Banta pada media infonanggroe.com, Senin 26 Januari 2020.

Banta mengatakan, jika pun nanti Perguruan Tinggi melakukan survei sebagai referensi data pembanding tambahan yang bermanfaat untuk pembangunan daerah secara efektif,  namun, bukan berarti survei tambahan kampus tersebut bisa diplesetkan sebagai survey tandingan atau mengenyampingkan data survey  BPS sebagai pijakan utama resmi instrumen pemerintah, sebab menurutnya, BPS tentu memiliki metode analisis data akuntabel khususnya terkait hasil survey data kemiskinan Aceh.

” Langkah Plt Gubernur untuk mengajak kampus melakukan survey terkait kemiskinan Aceh, jangan diplesetkan negatif, tapi mesti dilihat dalam kaca mata akademis yang segala sesuatu konsep metode itu tidaklah absolute,  terbuka untuk diperdebatkan, dikoreksi, dipertajam, diganti, dan bahkan diperkuat kembali. Apalagi tentang data kemiskinan sifatnya sangat dinamis yang berkaitan dengan gaya hidup, daya beli, culture masyarakat, momentum tertentu saat survey dilakukan, dan bahkan sering dibanyak kasus penelitian apapun bentuknya, kualitas atau integritas peneliti atau surveyor itu menjadi kunci berkualitas atau tidaknya sebuah data.” Ujar Banta Diman.

Terkait dengan metode survey BPS, Banta Diman menjelaskan, katanya, seperti yang diketahui bahwa untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Maksudnya dengan pendekatan ini, kategori kemiskinan diartikan yakni ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Memang, indikator kemiskinan tidak berasal dari jumlah pemasukan, tapi diukur dari pengeluaran saja.

” Secara normatif metodelogi data BPS tidak diragukan, apalagi sudah ada istilah Basis Data Terpadu (BDT), sebuah instrumen komplit yang menjadi rujukan seluruh komponen para pengambil kebijakan, namun, terkadang BDT itu juga sering bermasalah dilapangan atau tidak upgrading dengan sasaran penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu contoh kasus. Buktinya, saat pemutakhiran data petugas PKH khususnya di Aceh baru-baru ini, banyak yang sudah tidak layak lagi menerima bantuan. Artinya masyarakat sudah keluar dari kemiskinan. Tentu dengan sirklus logika ini orang awam pun timbul pertanyaan tentang sejauh mana upgrading kualitas data yang digunakan oleh BPS untuk menentukan Aceh paling miskin di sumatera.” tanya Banta, yang juga akrab dengan dunia Penelitian tersebut.

Lebih lanjut, Banta Diman juga merasa heran mengapa Aceh selalu mendapat rangking termiskin di Sumatera, padahal kebijakan anggaran APBA dari dulu apalagi sekarang banyak juga program-program yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan. Dan, selalu pada saat yang bersamaan pula, ada dana Desa, ditambah lagi dengan program-program Nasional berkaitan dengan pengentasan kemiskinan yang berjalan koordinatif dengan Pemerintah Aceh.

” Tapi aneh, mengapa Aceh kok miskin terus. Padahal secara fakta, dan logika non metodelogi, kondisi ekonomi masyarakat di Aceh tidak sekomplek yang digambarkan oleh data-data kemiskinan itu sendiri. Kesimpulan akhirnya adalah kita mendukung Plt Gubernur mengajak institusi kampus untuk membantu melakukan survey terutama berkaitan dengan data kemiskinan, dan juga yang lebih penting yaitu keterlibatan Kampus dapat membantu pemerintah Aceh dalam berbagai bidang pembangunan.” tutup Banta.

Aliexpress WW
Rubrik       : Tak Berkategori