Menuju Pemilu Berkualitas, Katahati Institute: Golput bukan solusi!

  • Whatsapp

Infonanggroe.com, Banda Aceh – Pesta demokrasi tahun 2019 sudah di depan mata, 46 hari lagi hak pilih dan dipilih akan diselenggarakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Partisipasi pemilih menjadi mutlak untuk suksesnya proses pemilihan yang akan berlangsung pada tanggal 21 April 2019 mendatang. Berdasarkan data KIP Kota Banda Aceh pada pilkada 2017 lalu, partisipasi pemilih hanya 64% dan 57.536 orang tidak memilih atau.

Angka yang sangat besar untuk kota urban seperti Banda Aceh, sangat banyak menyisakan catatan diantaranya karena enggan memilih, kurangnya pemahaman, dan ada juga yang memanfaatkan hari pemilihan sebagai hari libur bersama keluarga.

Dalam sambutannya, Raihal menjelaskan ajakan golput sekarang sangat marak dilakukan melalui media sosial dengan beragam hastag untuk tidak memilih. Ada banyak alasan yang dikampanyekan untuk golput. Kita berharap dengan sosialisasi ini dengan segmen khusus maka dapat mengurangi angka golput karena langsung menyasar kelompok khusus, jelasnya, Senin (4/3/2019)

Raihal menambahkan ada berbagai media untuk mengenali calon yang akan dipilih, baik secara online seperti media sosial maupun offline seperti spanduk, baliho dan lainnya. Pemilih harus cerdas mengenali calon dan menyaring setiap berita atau informasi yang beredar terutama yang terindikasi hoax.

Tidak hanya itu, untuk menghindari kesalahan dalam mencoblos April mendatang, Komisioner KIP Aceh Bidang Sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, Akmal Abzal dalam paparannya menjelaskan salah satu strategi KIP memudahkan pemilih membedakan lima kertas suara untuk calon presiden, DPR-RI, DPD, DPRA dan DPRK adalah dengan mengenalkan warna untuk memudahkan pemilih terutama kelompok disabillitas; warna abu-abu untuk presiden, untuk DPD berwarna merah, DPR-RI berwarna kuning, DPRA berwarna biru dan DPRK berwarna hijau, Terangnya, Senin (4/3/2019).

Akmal juga mengingatkan tentang pidana yang disebutkan dalam pasal 516 UU Nomor 7 tahun 2019 paling lama 18 bulan tentang pidana pemilu. Hal ini menjadi informasi yang mutlak yang harus dipahami oleh pemilih agar tidak tersandung pidana pemilu.

Acara yang berlangsung di gedung ITLC tersebut diikuti oleh empat unsur masyarakat, yaitu penyandang disabilitas, juru parkir, nelayan dan para petani. Para peserta sosialisasi tersebut menanyakan berbagai hal yang saat ini berkembang seperti hak pilih bagi disabilitas mental yang masih menimbulkan pro dan kontra.

Rubrik       : Tak Berkategori