Kisruh Ditubuh PNA Masih Berlanjut

  • Whatsapp

Banda Aceh, INFONANGGROE.com – Sepertinya pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) belum menjadi akhir dari sebuah polemik di tubuh Partai Nanggroe Aceh (PNA).

Pasalnya, pasca dilaksanakannya kongres tersebut di Bireuen Ketua Mahkamah Partai PNA Sayuti Abubakar menyebut KLB itu tidak sah karena menyalahi anggaran dasar AD/ART partai.

Bahkan ia menegaskan seharusnya yang berhak menyelenggarakan KLB adalah DPP yang diketuai oleh Irwandi Yusuf dan Sekjen Muharram bukan Tiyong dan Miswar Fuadi.

Menanggapi pernyataan Mahkamah partai tersebut, Tim Hukum DPP PNA punya pandangan berbeda.

Hal itu disampaikan Zairi Karnaini SH seperti dilansir anteroaceh, menurut Zairi pernyataan mahkamah patai yang menyebut KLB itu tidak sah sangatlah mengada-ada dan tidak memiliki landasan yang kuat.

“Kami dari Tim Hukum DPP PNA menganggap pernyataan itu sesuatu yang mengada-ada dan tidak memiliki landasan yang kuat. Pernyataan Mahkamah Partai tersebut sesuatu yang naif, karena mahkamah partai tidak punya kewenangan untuk menyatakan sah atau tidaknya kongres partai,” tegas Zairi.

Ia menilai pernyataan mahkamah partai itu sudah melampaui kewenangannya selaku Lembaga Tinggi Partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 19 Anggaran Dasar partai.

“Seharusnya mahkamah partai bisa lebih jernih dan objektif melihat aturan dalam konstitusi partai,” ujarnya.

“Kita semua tahu bahwa kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai termasuk Kongres Luar Biasa. Jadi yang memegang kekuasaan tertinggi bukan Mahkamah Partai.

“Sekali lagi kami tegaskan Bukan Mahkamah Partai,” tegas Zairi.

Kalau mau bicara konstitusi, lanjutnya mahkamah partai sebaiknya melihat Pasal 57 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 14 Anggaran Rumah Tangga Partai. “Bukan malah berkomentar kemana-mana dan membangun opini yang menyesatkan,” pungkas Zairi.

Rubrik       : Tak Berkategori