Kebut Sahkan Sidang Paripurna AKD-DPRA: SIGAP, ada apa dengan ketua DPRA?

  • Whatsapp

Banda Aceh, INFONANGGROE.com – Kegagalan Dahlan memimpin sidang paripurna yang pertama saat membentuk dan mengesahkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD-DPRA), diungkapkan Muchti Chairul Sekjen DPP Solidaritas Generasi Aceh Perubahan (SIGAP) telah membuktikan kapasitas dirinya lemah untuk bisa menghandle pertemuan rapat skala besar di paripurna DPRA yang kemudian berakhir ricuh pada Selasa malam (31/12). Hal ini disampaikan Muchti pada awak media infonanggroe.com, Kamis 23 Januari 2020.

Track Record Dahlan dipertanyakan karena belum terlalu berpengalaman sehingga terlihat kaku dan grogi kala mempimpin sidang paripurna yang berlangsung alot, dengan dipenuhi interupsi anggota DPRA baik dari fraksi Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) maupun Non KAB (Golkar, Demokrat, PPP, PDA dan PKB). Akibatnya, sidang paripurna pengesahan AKD DPRA yang pertama gagal diambil keputusan, sehingga kapasitas Dahlan mulai disorot publik secara luas, tidak hanya mnuai hujatan oleh fraksi Non KAB, juga dihajar habis-habisan oleh internal partai koalisinya (KAB) sendiri karena di duga gagal memenuhi target keinginan partai koalisi untuk menguasai seluruh pimpinan di unsur AKD. Akibatnya, Muchti menjelaskan posisi Dahlan belakangan ikut diisukan terancam PAW dari posisi ketua DPRA karena dianggap tidak kompeten memenuhi target ambisius partai yang mengusungnya.

Konteks lain, protes keras kepada Dahlan selaku ketua DPRA saat merencanakan untuk sidang lanjutan rapat paripurna hari kamis lalu (9/1). Disini juga terlihat protes keras dari Dalimi dan Hendra Budian selaku wakil ketua DPRA, yang kritik atas jadwal yang dibuat Dahlan tidak melibatkan komunikasi dengan mereka selaku unsur pimpinan yang bersifat kolektif kolegial. Buntut dari protes atas pertemuan sidang lanjutan pada kamis (9/1) juga kembali menimbulkan kerusuhan dan aksi boikot di sidang paripurna DPRA lanjutan. Effec dari dua kegagalan Dahlan dalam memimpin pertemuan akhirnya kembali menyudutkan dirinya dengan isu pergantian ketua DPRA yang sangat menguat kepermukaan.

Mencermati ekses secara politik kegagalan Dahlan untuk membentuk dan pengesahan AKD, Muchti telah memperkirakan sidang paripurna yang dipimpin ketua DPRA pada hari jumat 17 Januari 2020, jika Dahlan di duga akan dibawah tekanan luar biasa untuk bisa sukses menetapkan hasil keputusan pembentukan AKD. Al hasil, usai pelaksanaan Shalat Jumat sekitar setengah jam rapat paripurna berlangsung,suasana sidang kembali dipenuhi interupsi dari fraksi Non KAB yang memprotes kebijakan Dahlah merubah kembali komposisi susunan anggota AKD dari KAB yg di nilai tidak sah dan inkonstistusional, sehingga sidang di skorsing mengenjelang ibadah shalat Ashar terang muchti.

Usai shalat dan skorsing di cabut, diluar perkiraan semua akhirnya Dahlan tdk membutuhkan waktu lama mengesahkan secara sepihak dan mengumumkan hasil putusan sidang secara sah atas rumusan AKD DPRA yang baru dengan mengabaikan fraksi dari koalisi non KAB, ungkap muchti.

Ini yang menjadi dasar dugaan publik ungkap Muchti yang berasumsi dan pertanyakan kepemimpinan Ketua DPRA tidak akomotadif terhadap hak kolektifitas unsur pimpinan dari partai lainnya.

Bahkan, cukup ironis dan diuar espektasi publik kini seolah di giring opini jika ada pihak lain di luar yang mengintervensi seakan berkepentingan ingin melemahkan kinerja DPRA. Faktanya persepsi publik dari awal telah membaca jika ini bentuk trik dari KAB ingin menskenario agar bisa mengusai seluruh unsur pimpinan di AKD.

Tak hanya itu, publik selama ini juga menyorot sikap tidak sportif wakil rakyat yg selalu berkepntingan untuk menghambat kinerja eksekutif dengan kritikan yang tidak konstruktif dan malah menghambat pembahasan pngesahan APBA dari tahun ke tahun semenjak periode Irwandi Yusuf pertama berkuasa, terang muchti.

Menanggapi realitas dari ekses konflik AKD-DPRA, kita menghimbau agar semua pihak yang terlibat agar menahan diri dan harus bersikap arif dan bijaksana,sehingga tdk mengorbankan kepentingan publik secara lebih luas oleh sikap ambius anggota DPRA dalam meperebutkan jabatan politik di gedung parlemen.

Kita Aceh diberikan otsus dan porsi anggaran besar di APBA. Kalau elit politisi terus berkonflik dan gaduh, maka tidak bisa kita harapkan dari kehadiran wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, tutup Muchti selaku sekjen DPP SiGAP.

Aliexpress WW
Rubrik       : Tak Berkategori