Terkait Surat Kaleng Ketua Umum PNA Ini Kata Fahlevi Kirani

  • Whatsapp

Banda Aceh, INFONANGGROE.com – Sehubungan dengan beredarnya surat misterius yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh (DPP PNA) tanggal 5/8/2019 terkait dengan perombakan struktur DPP PNA. Pengurus harian DPP PNA Aktif Fahlevi kirani dan Tarmidzi (Waktar) menjelaskan didepan awak media Infonanggroe senin 19/8/2019.

Fahlevi Kirani mengatakan tata cara pemberhentian dan pengangkatan pengurus DPP PNA haruslah berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Nanggroe Aceh. Sesuai Pasal 21 ayat (5), menyatakan bahwa Ketua Umum DPP PNA dapat memberhentikan dan mengangkat Ketua-ketua. Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil-wakil Bendahara Umum serta Badan/Lembaga dalam hal melanggar ketentuan dan kebijakan partai sesuai dengan AD. ART, Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa, Rapat Pimpinan Pusat, Rapat Koordinasi Pusat, dan Rapat Kerja Pusat.

“Artinya pemberhentian Pengurus DPP PNA dapat dilakukan hanya apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan dan kebijakan partai. Jadi bukan karena alasan penyegaran” ujar Fahlevi.

Lanjut Fahlevi, sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Partai Nanggroe Aceh, Pasal 11 ayat (2) huruf e. Yang menyatakan bahwa memberhentikan dan mengangkat pengurus DPP PNA melalui Rapat Pleno DPP PNA dan dilaporkan dalam Rapat Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh. Sehingga kalau Ketua Umum DPP PNA mau memberhentikan. Samsul Bahri Ben Amiren alias Tiyong dari jabatan Ketua Harian dan mengangkat Darwati A. Gani sebagai penggantinya. Serta memberhentikan Miswar Fuady dari Sekretaris Jenderal dan mengangkat Muharram Idris sebagai penggantinya haruslah melalui mekanisme. Rapat Pleno Pusat dan dilaporkan dalam Rapat Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh, jadi bukan kehendak pribadi Ketua Umum seorang.

Fahlevi juga menegaskan “Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Nanggroe AceH. Dapat dikatakan pemberhentian dan pengangkatan Pengurus DPP PNA oleh Ketua Umum batal demi hukum,” tutupnya.

Rubrik       : News

Pos terkait