GEMPUR Meminta Plt Gubernur Aceh Untuk Mencabut Izin PT RPPI

  • Whatsapp

ACEH UTARA, INFONANGGROE.com – Izin oprasional PT. RPPI berada di areal Kecamatan Nisam Antara, Meurah Mulia, dan Geureudong Pase, Kabupaten Aceh Utara, provinsi Aceh. Secara umum, area izin PT RPPI berada di kawasan hulu DAS Krueng Pase dan Krueng Mane sebagai penyedia air bagi 13 kecamatan, dari 27 kecamatan yang ada di Aceh Utara.

Jumlah penduduk yang memiliki ketergantungan air pada kedua DAS tersebut mencapai 264.920 jiwa, dari total 572.961 jiwa penduduk Aceh Utara. Selain untuk kebutuhan konsumsi, ketersediaan air juga untuk kebutuhan pertanian sawah. Setidaknya luas sawah irigasi dalam kedua DAS dimaksud mencapai 17.288 Ha.

Dengan rincian, DAS Krueng Pase memiliki sawah irigasi 8.325 ha, serta DAS Krueng Mane 8.963 ha. kata kordinator umum gerakan masyarakat pase peduli air (GEMPUR) Musliadi Salidan pada Media Sabtu (26/07/19).

Lanjut Musliadi melalui pesan tertulis belum lagi soal Hutan Geureudong Pase Termasuk kedalam Hutan Lindung. Kawasan Ekosistem Leuser berstatus hutan lindung berdasarkan hukum Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 26/2006 dan Peraturan Pemerintah 26/2008.

Keberadaan IUPHHK– HTI PT RPPI menjadi ancaman terhadap kelangsungan lingkungan hidup dan sosial masyarakat di Kabupaten Aceh Utara jika dilakukan oprasional PT.RPPI itu secara terus menerus,dengan adanya Keberadaan IUPHHK– HTI PT. RPPI yang takutkan Masyarakat Aceh Utara akan berdampak terhadap:
  1. Terjadi krisis air bagi kebutuhan hidup warga 264.920 jiwa yang memiliki ketergantungan sumber air pada DAS Krueng Mane dan Krueng Pase. Karena area izin PT. RPPI berada di kawasan hulu kedua DAS tersebut yang memiliki fungsi penyedia air bagi 13 kecamatan, dari 27 kecamatan yang ada di Aceh Utara. Selain untuk kebutuhan konsumsi, ketersediaan air juga untuk kebutuhan pertanian sawah. Setidaknya luas sawah irigasi dalam kedua DAS dimaksud mencapai 17.288 Ha. Dengan rincian, DAS Krueng Pase memiliki sawah irigasi 8.325 ha, serta DAS Krueng Mane 8.963 ha.
  2. Hilang/mengganggu habibat satwa liar dan dilindungi. Karena secara umum satwa tersebut berada di luar Daerah Perlindungan Satwa Liar dalam area izin PT. RPPI.
  3. Hilangnya sumber ekonomi warga dari hasil hutan non kayu
  4. Hilangnya lahan atau wilayah kelola masyarakat akibat dari tumpang tindih lahan dengan PT. RPPI.
  5. Terjadinya bencana alam, karena sesuai dengan tata ruang Kabupaten Aceh Utara, kawasan IUPHHK – HTI PT. RPPI merupakan kawasan rawan bencana level menengah dan tinggi. Tegas nya Musliadi.

Puluhan lembaga OKP, Ormawa, beserta LSM Se-Kabupaten Aceh Utara, dan Kota Lhokseumawe yang telah bergabung dalam aliansi gerakan masyarakat pase peduli air (GEMPUR) sepakat untuk menolak dan mendesak pencabutan izin oleh Plt Gubernur Aceh Bapak Nova Iriansyah terhadap oprasional PT. Rencong Pulp and Paper Industry (RPPI). Yang sudah telah memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK -HTI)dengan area kerja seluas 10.384 hektar dengan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh dengan Nomor 522.51/569/2011,serta perubahan SK Nomor522.51/441/2012,yang berada di Kecamatan Nisam Antara, Meurah Mulia, dan Geureudong Pase, Aceh Utara Provinsi Aceh yang di anggap akan mengancam keberlangsungan hidup generasi & sumber air di Aceh Utara

Rubrik       : Tak Berkategori