Fatwa MPU Aceh Bukanlah Sebuah Hukum Positif

  • Whatsapp

BANDA ACEH, INFONANGGROE.com – Beberapa hari yang lalu hingga sekarang semenjak MPU Aceh mengeluarkan fatwa haramnya memainkan Game online PUBG dan sejenisnya yang di bahas dalam sidang paripurna ulama ke III dengan tema hukum dan dampak game PUBG dan sejenisnya menurut Fiqih Islam, Informasi Teknologi dan Psiologi pada tanggal 17-19 Juni 2019 di gedung MPU Aceh dan ini menyebabkan kegundahan terhadap kaum milenial yang memainkan pubg tersebut.

Pubg (Player Unknown’s Battle Grounds) merupakan fenomena sosial bagi kalangan masyarakat, yang penggunanya adalah kaum milenial, hampir di setiap warung kopi yang ada di Banda Aceh ini dapat di pastikan ada yang bermain pubg tersebut.

Seperti yang di sampaikan oleh Ramadhan Djamal, S.H yang merupakan mantan Ketua Umum IMPP 2016-2018 dan mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh 2018-2019. “Fatwa merupakan Nasihat/ petuah/jawaban dari para ulama atas pertanyaan dari masyarakat. Fatwa itu sifatnya tidak mengikat dan tidak dapat dikategorikan sebuah peraturan, karna fatwa merupakan sebuah ijtihad dari para ulama (MPU). Jadi jikapun pemerintah ingin menerapkan fatwa ini di Aceh maka yang harus dilakukan pemerintah adalah membuat sebuah Qanun agar dapat dikategorikan hukum yang sifatnya mengikat.”

Sebuah fatwa belum dapat diberikan hukuman kepada para pemain game PUBG sebelum adanya Qanun yang mengaturnya dan inilah yang dinamakan sebuah Asas Legalitas yang tercantum didalam Pasal 1 ayat 1 KUHP (Tidak ada hukuman jika tak ada Undang-undang, Tidak ada hukuman jika tak ada kejahatan, Tidak ada kejahatan jika tidak ada hukuman, yang berdasarkan Undang-undang).

Sebagai masyarakat Aceh kita perlu bangga terhadap MPU Aceh yang mengeluarkan fatwa terhadap haramnya bermain game online PUBG dan sejenisnya. Alasan utama MPU Aceh mengharamkan game online PUBG ini adalah karena permainan ini secara perlahan bisa membangkitkan semangat kebrutalan terhadap anak-anak yang memainkanya, dan dampaknya bisa melahirkan perilaku yang tidak baik.

Sebelum game PUBG itu diharamkan, beberapa tahun yang lalu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah juga sempat mengeluarkan fatwa terhadap rokok itu haram, namun di dalam realitanya masyarakat masih banyak yang menghisap rokok dan bahkan para penjual masih banyak menjualkan rokok terhadap anak-anak. Namun berbeda halnya dengan Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) yang menegaskan bahwasanya Rokok itu masih di kategorikan mubah bukan haram.

“MPU Aceh tidak salah mengeluarkan sebuah fatwa, tetapi seharusnya MPU Aceh harus menjelaskan sebuah fatwa itu apa, sehingga masyarakat maupun aparat penegak hukum tidak salah kaprah memaknai sebuah fatwa. Apalagi yang beredar hingga saat ini hukuman bagi pemain PUBG itu tidak main-main yaitu hukuman cambuk.” ungkap Ramadhan Djamal.

Hal senada juga di sampaikan Waliyuddin salah satu mahasiswa Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang “Terkait MPU Aceh yang mengeluarkan fatwa bahwa game online PUBG dan sejenisanya haram sebenarnya boleh saja. Namun jikalau langsung secara mentah dijadikan sebuah Qanun secara konstitusional aceh ini merupakan menyalahi sebuah aturan yang ada dinegara kita. Sedangkan fatwa itu hanya bisa digunakan sebagai masukan saja kepada pemerintah agar membuat sebuah aturan hukum yang mengikat.”(*)

Aliexpress WW
Rubrik       : Tak Berkategori