Dukung Surat Edaran Gubernur, Senator Aceh: Wajib Terapkan Ahlussunnah Waljamaah Di Aceh

  • Whatsapp

Jakarta, INFONANGGROE.com – Senator RI Asal Aceh, H. Fachrul Razi, MIP mengatakan bahwa di Aceh wajib dilaksanakan iktikad ahlussunnah waljamaah yang bersumber dari hukum mazhab Syafiiyah. Fachrul razi Senator garis keras dengan tegas mengatakan melalui siaran pers, mengatakan Aceh Wajib terapkan akidah ahlussunnah waljamaah. Rabu, 01 Januari 2020.

Demikian disampaikan berkaitan dukungan Senator muda ini dengan diterbitkan surat edaran Plt Gubernur Aceh. Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengeluarkan surat edaran Gubernur Aceh tentang larangan mengadakan pengajian selain iktikad ahlussunnah waljamaah yang bersumber dari hukum mazhab Syafiiyah.

Surat tersebut dikeluarkan 13 Desember 2019 di Banda Aceh dengan nomor 450/21770 dan telah dikirim kepada Bupati/Wali Kota se-Aceh, para kepala SKPA, dan para Kakanwil kementerian/non Kementerian Pemerintah Aceh.

Menurut Fachrul Razi, Ahlusunnah wal Jama’ah itu sendiri merupakan aqidah yang menjadikan Rasulullah Saw dan para sahabatnya sebagai panutan. Kejayaan Aceh dimasa lalu karena adanya Penerapan Qanun Meukuta Alam Al asyi, yang mengandung aturan bahwa, Aceh berakidah ahlussunnah waljamaah dan bersumber dari hukum mazhab Syafiiyah. “Dimasa lalu Aceh, jika aliran lain masuk ke Aceh, maka legitimasi Sultan Aceh akan hilang, oleh karena itu, syarat kemajuan Aceh, ahlussunnah waljamaah bersumber dari hukum mazhab Syafiiyah, wajib diterapkan,’ tegasnya.

Dirinya meminta bukan hanya dalam bentuk “surat edaran” namun juga Pemerintah Aceh agar dapat menyiapkan Qanun penerapan ahlussunnah waljamaah yang bersumber dari hukum mazhab Syafiiyah sebagai hukum di Aceh.

“Semua sudah diatur dalam MoU Helsinki dan UUPA, merujuk saja pada poin MoU Helsinkin poin 1.1.6 yang menjelaskan Qanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan kebutuhan hukum terkini Aceh. dan UUPA pasal 13 ayat 1, Pasal 16 ayat 2, Pasal 17 ayat 2, Pasal 42 ayat 1, Pasal 44 ayat 1, Pasal 125-133,” jelas Fachrul Razi.

Fachrul Razi juga menambahkan bahwa pemerintah pusat telah mengakui keistimewaan Aceh untuk menerapkan keislaman sebagai kekhususan Aceh. Sebagai mana UUD 1945 pasal 18B, mengakui daya juang tinggi Aceh dimasa kemerdekaan bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari’at Islam telah melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelumnya juga Senator ini mendujkung pernyataan pernyataan Ulama Aceh Tu Sop, Senator menguatkan dengan meminta semua masyarakat Aceh untuk taat terhadap pemimpin Aceh selama kebijakannya adalah untuk kebaikan. Sebab, Allah SWT sendiri memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, RasulNya dan para pemimpin (Ulil Amri).

Rubrik       : Tak Berkategori