Azhari Cage Menyampaikan Hak Terakhir Sebagai Dewan, Ini Pesannya

  • Whatsapp

Banda Aceh, INFONANGGROE.com – Rapat Paripurna DPR Aceh dalam Rangka Peresmian Pemberhentian Anggota DPR Aceh Masa Jabatan 2014-2019 dan pengucapan Sumpah Anggota DPR Aceh Masa Jabatan 2019-2024 di Gedung Paripurna DPR Aceh, Senin (30/9/2019).

Pada saat pembacaan tugas yang sudah diselesaikan anggota DPR Aceh periode 2014-2019 oleh ketua DPR Aceh, Azhari Cage memotong pembacaan dengan intruksi pimpinan kemudian menyampaikan hak terakhirnya sebagai anggota dewan.

“Baru saja kita mendegarkan bahwa dalam periode ini kita telah mengesahkan 50 qanun Aceh yang akan dijalankan kedepan, dalam hal ini setiap qanun yang telah disahkan untuk diperlakukan sama,”tegas Azahri

Azhari mengigatkan kepada semua anggota dewan yang dilantik pada Senin (30/9) perihal qanun nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan Lambang Aceh

“Tadi Baru saja dilaksanankan masalah qanun ini, kita jangan lupa ada salah satu qanun yang telah disahkan qanun nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang, jadi baru-baru ini beredar surat kemendagri tentang hoax tersebut yaitu pembatalan qanun bendera,” terangnya.

“Ini timbulnya kemudian hari, Kami telah menyelusuri pada tahun 2017 tanggal 31 Oktober kami menyerahkan bendera bintang bulan dalam sidang paripurna DPR Aceh kepada Plt Gubernur Aceh, tidak ada pemberitaan tertulis maupun di media Serambi Indonesia, sedangkan surat tersebut yang diisukan keluar pada tanggal 26 Juli 2016 dan ini jauh sebelum acara yang kita lakukan di dalam gedung sidang paripurna,” terangnya.

Selanjutnya ia menjelaskan, “Pada tanggal 5 Agustus 2019 kami mengadakan rapat dengan Plt Gubernur Aceh di ruang banmus kami undang Mantan Ketua DPRA, Mantan Sekwan, ketua DPRA dan Ketua Komisi 1, di dalam hasil rapat megambil satu kesimpulan satu keputusan karena kami tidak pernah menerima surat pembatalan qanun nomor 3 Tahun 2013 tersebut dari DPRA atau Gubernur Aceh”.

Ia menambahkan, “Pada tanggal 17 September kita adakan pertemuan dengan pihak kemendagri di Jakarta untuk memeriksa bukti adminitrasi tentang masalah surat tersebut, mentri tidak dapat menunjukan bukti-bukti dan bukti admintrasi tersebut sehingga kita menganggap dalam surat tersebut diperintahkan bahwa 14 hari kita bisa mengajukan protes pada presiden dan 7 hari setelah menerima surat tersebut gubernur untuk mencabut qanun dari lambang daerah, maka hari ini qanun tersebut masih tercatat qanun nomor 3 pada tahun 2013 tetap menjadi qanun aceh wajib dijalankan”.

Saya meminta kepada wali Nanggroe, Plt Gubernur, Muzakir Manaf selaku ketua KPA agar masalah qanun bendera dalam bab ini benar-benar dituntaskan agar tidak ada khilafiah dikemudian hari dan tidak ada korban berikutnya yang menyangkut dengan pemasalah bendera dan lambang cukup diri saya yang menjadi noda hitam dihari perdamaian yang menjadi korban, saya tidak ingin anggota DPR Aceh lain menjadi korban serta masyarakat menjadi korban gara-gara menperjuangkan kewenangan dan kekhususan aceh.

“Saya hari ini bertindak keras didalam gedung Paripurna DPRA bukan memberontak kepada republik tetapi saya memperjuangakn hak-hak kewenangan Aceh yang ada dalam MOU helsingki,” Tutup Azhari dalam nada tinggi.

Rubrik       : Tak Berkategori