Pungli di Pasar Lambaro: Terorganisasi? “Peng Lapak, 7,2 Juta Per Tahun”

  • Whatsapp
Bupati Aceh Besar Ir Mawardi Ali bersama Forkopimda Aceh Besar, Senin (14/5/2018) pagi meninjau Pasar Induk Lambaro di Kecamatan Ingin Jaya.

ACEH BESAR, INFONANGGROE.com – Pedangan kaki lima Pasar Induk Lambaro Aceh Besar keluhkan adanya praktik pungutan liar oleh oknum. Hal ini membuat Pedagang kaki lima meminta perhatian dari Pemerintah Aceh Besar. Sabtu 14 November 2020.

Dikutip dari postingan akun instagram Adv Muhammad Yulfan, Seorang pedagang setelah melayani tamu datang ke lapak jualannya. Dengan wajah tak sedap, menghela napas lalu menggerutu dalam bahasa Aceh “Tiep uro beuna tajok peng keu apa nyan”.

“Tiep uro beuna tajok peng keu apa nyan, nyan peng aleh so yu cok dan ho dimee pih hana jelah” (setiap hari harus kita berikan uang ke mereka, itu uang entah siapa yang suruh minta dan tidak jelas uang itu dibawa ke mana)”, tulisnya pedagang buah dengan wajah tak sedap, menghela napas lalu menggerutu dalam bahasa Aceh.

Baca juga:
Buku Karangannya Berhasil Diterbitkan, Gadis Asal BIREUEN ini, Ucapkan Syukur Kepada Allah SWT

Lanjutnya, Ia mendapati bahwa ternyata banyak sekali cerita tidak menyenangkan di kalangan pedagang Pasar Lambaro. Ada hal-hal yang semestinya tidak harus mereka alami.

“Penataan Pasar Lambaro tidak boleh hanya sebatas menata infrastruktur seperti jalan, bangunan pertokoan, serta infrastruktur penerang jalan. Sebagai salah satu pusat perputaran ekonomi masyarakat Aceh Besar dan Banda Aceh, seharusnya Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memberikan perhatian serius di tempat ini. Jika boleh kita runut, penataan yang diharapkan tentu tidak hanya persoalan infrastruktur tetapi juga praktik pemungutan liar yang dilakukan saban hari oleh preman pasar yang tidak jelas asal muasalnya. Kejadian seperti ini menimbulkan keresahan tersendiri bagi para pedagang khususnya pedagang kaki lima. Padahal, kenyamanan pedagang adalah hal paling mendasar yang harus dijamin oleh Pemerintah”, jelasnya.

“Dari cerita pedagang, praktik pungutan liar kerap dilakukan antara pukul 08.00 sampai pukul 09.00 pagi. Nilai pungutannya berkisar antara Rp. 5.000,- sampai Rp. 20.000,- per hari. Sekilas memang jumlahnya tidak terlalu besar, tapi jika di akumulasikan, pedagang kaki lima atau yang menggunakan emperan toko sebagai lapak harus mengeluarkan sekitar Rp. 600.000 pebulan atau Rp 7.200.000 setiap tahun. Biaya ini terbilang besar, kalau uang yang sama digunakan untuk modal usaha maka bisa membantu mendongkrak usaha pedagang kaki lima pasar Lambaro, Aceh Besar”, ceritanya.

Tambahnya, Pedagang yang sudah berjualan buah-buahan sekitar 5 tahun di Pasar Lambaro, ingin pungli ini dihentikan. Karena, selain memberatkan, kutipan itu bukan pungutan resmi dari Pemerintah seumpama restribusi. Untuk menyiasati pemberian setoran ini, pedagang kaki lima membebankan biaya pungli pada biaya modal. Artinya secara terpaksa mereka harus menaikkan harga jual barang dagangan. Tentu saja hal ini berpengaruh pada daya beli masyarakat atau konsumen. Dampak lainnya adalah penjualan merosot. Perputaran ekonomi jadi tidak baik.

Baca juga:
Korban Pembacokan di Lambaro Meninggal, Pelaku Masih Diburu

“Kejadian miris ini tidak pernah dilaporkan kepada pihak terkait. Mungkin disebabkan pedagang takut preman tersebut mengitimidasi atau bahkan melarang mereka berjualan. Di sisi lain juga, pedagan sangat pesimis Pemerintah mau mendengarkan curahan hatinya dan mengambil sikap untuk mengatasi pungli ini, apalagi menangkap si pemungut liar tersebut. Sepertinya sulit terjadi,” sebut Adv Yulfan.

“Mendeh beu idrop apa nyan, ban mangat dijak dilakee peng lam keadaan sepi meuno, trep-trep ka lege bak gampong gop tanyoe” (kalau bisa ditangkap saja mereka itu, enak saja dia minta uang dalam keadaan sepi begini. lama-lama sudah seperti di kampung orang)”, tulis Yulfan harapan penjual buah kepada pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Besar agar mau turun tangan menyelesaikan persoalan ini.

“Pungli tidak saja merugikan pedagang, tetapi juga mencoreng nama baik Aceh Besar sebagai daerah penyangga kebutuhan masyarakat kota Banda Aceh. Sudah seharusnya Pemkab Aceh Besar menaruh perhatian terhadap masalah ini, karena pasar menjadi episentrum perputaran ekonomi masyarakat”, tutupnya.

Rubrik       : Hukum, Nanggroe

Pos terkait