Tokoh Muda Minta Inspektorat Aceh Jaya Selidiki Realisasi Dana Desa Puloe Raya

  • Whatsapp
Tokoh Muda Minta Inspektorat Aceh Jaya Selidiki Realisasi Dana Desa Puloe Raya

ACEH JAYA, INFONANGGROE.com – Bustami, Tokoh Muda Puloe Raya Kecamatan Sampoiniet, Aceh Jaya mendesak pihak berwajib untuk menyelidiki dan memproses kasus dugaan penyelewengan penggunaan anggaran dan jabatan dalam pengelolaan BUMG desa serta diduga oknum Keuchik gampong setempat ikut bermain proyek Desa

Dalam beberapa hari lalu, masyarakat Aceh Jaya dihebohkan dengan pemberitaan diduga oknum Keuchik Pulo Raya Kecamatan Sampoiniet, Aceh Jaya melakukan penyelewengan penggunaan anggaran dan jabatan dalam pengelolaan BUMG Desa serta di duga ikut bermain proyek Desa.

Bustami, tokoh muda desa tersebut saat memberi keterangan kepada awak media Infonanggroecom, Selasa (7 Juli 2020) di Calang membenarkan adanya berita tentang oknum keuchik yang heboh di kalangan masyarakat Aceh Jaya dalam beberapa hari yang lalu.

Baca juga:
YLBH-AKA Aceh Sangat Menyayangkan Atas Sikap Polres Aceh Jaya Terhadap Penderita Gangguan Jiwa

Dirinya juga menduga jika oknum keuchik setempat menjadi pemborong proyek pembangunan di dalam desa serta juga ikut bermain dalam pengelolaan BUMG yang sampai hari ini tidak di fungsikan

“Saya menduga, jika oknum keuchik telah menyalahgunakan wewenang menjadi pemborong proyek pembangunan di dalam desa serta juga ikut bermain dalam pengelolaan BUMG. Hingga sekarang, BUMG tersebut tidak di fungsikan dan terkesan tertutup,” ujar Bustami

Dirinya menerangkan, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BAB V Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pada bagian kedua, pasal 29, Kepala desa di larangan;

a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri
sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau
golongan tertentu;
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau
kewajibannya;

Dirinya juga mengungkapkan, Di UUD yang sama juga dijelaskan tentang Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa, Pasal 82 poin:

(1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi
mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan
Desa.
(2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan
terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
(3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan
berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa.
(4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan
perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana
Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui
layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling
sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

“Kita meminta pihak Inspektorat agar melakukan penyelidikan penggunaan dana desa puloe raya, agar dugaan ini tidak menjurus pada asumsi masyarakat yang berlebihan,” lanjutnya.

Dirinya berharap kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Menurutnya, jika ini menjurus ke arah korupsi akan sangat merugikan masyarakat dan negara serta adanya indikasi lemahnya pengawasan baik di tingkat desa maupum Pemkab.

Baca juga:
Heboh, Keuchik Di Aceh Jaya Diduga Bermain Proyek Desa Dan Penyelewengan Dana Desa

“Saya berharap kepada pihak berwajib ketika ada laporan dari masyarakat tentang persoalan dan masalah di dalam masyarakat agar lebih sigap untuk turun ke desa – desa, terutama desa Pulo Raya, untuk melihat langsung hasil pembangunan dari dana desa, apakah sesuai dengan RAB Proyek serta hasil pelaporan LPJ kegiatan apakah sama yang di data dan lapangan,” Ujarnya.

Dirinya menambahkan, Sejak BUMG Desa Puloe Raya di bangun pada tahun 2016 tidak pernah di buka atau beroperasi dan yang anehnya lagi, anggaran tiap tahun dianggarkan oleh oknum kepala desa dan yang lucunya lagi, BUMG tersebut di kelola oleh oknum kepala desa itu sendiri.

“Padahal seharusnya di kelola oleh pengurus BUMG, ada apa ini?” tanya Bustami.

“Oleh karena itu, saya mendesak pihak yang berwajib untuk segera menyelidiki dan menindak lanjuti kasus dugaan tersebut sesuai dengan pemberitaan di media,” tutupnya

Rubrik       : Hukum, Nanggroe

Pos terkait